Suara yang Terpasung: Ketika Media Formal Kehilangan Giginya

Di tengah dominasi media sosial, media formal justru menghadapi persoalan yang lebih mendasar: independensi yang tergerus kepentingan. Praktik advertorial dan pesanan kekuasaan membuat sebagian media tak lagi leluasa bersuara. Tulisan ini menggugat kondisi tersebut—sekaligus menjadi pembelaan bagi pengelola media agar kembali pada marwah jurnalistiknya.

*****

Ada kegelisahan yang nyata di ruang-ruang redaksi hari ini. Bukan semata karena pembaca beralih ke media sosial, tetapi karena suara media formal sendiri perlahan terdengar sumbang—atau bahkan sunyi. Di layar televisi, di gelombang radio, di halaman portal berita, publik kerap menjumpai pemberitaan yang terasa seragam, aman, dan terlalu rapi. Kritik menjadi lunak. Investigasi menjadi jarang. Tajamnya pertanyaan berubah menjadi pujian terselubung.

Fenomena ini bukan ilusi.

Dalam praktiknya, banyak media formal—baik audio visual, audio, maupun media online—bergantung pada kontrak advertorial dan kerja sama publikasi dengan pemerintah atau institusi berkepentingan. Secara bisnis, langkah ini dapat dimengerti. Biaya operasional redaksi tidak kecil. Gaji wartawan, produksi konten, infrastruktur teknologi—semuanya menuntut keberlanjutan finansial.

Namun di sinilah persoalan bermula.

Ketika porsi advertorial semakin dominan, batas antara informasi dan promosi menjadi kabur. Publik sulit membedakan mana berita hasil kerja jurnalistik independen dan mana narasi yang lahir dari pesanan. Dalam situasi seperti ini, media bukan lagi penjaga kepentingan publik, melainkan perpanjangan tangan citra kekuasaan.

Akibatnya, daya kritis melemah.

Media yang seharusnya menjadi pilar keempat demokrasi justru tampak berhati-hati berlebihan. Kritik terhadap kebijakan pemerintah dibungkus bahasa yang terlalu santun. Isu-isu sensitif dipilih untuk dihindari. Investigasi yang berpotensi “mengganggu relasi” diredam sejak rapat redaksi.

Ini bukan sekadar soal etika, melainkan soal keberanian.

Publik menyadari perubahan itu. Mereka merasakan ada yang tidak lagi lepas. Ketika media formal dianggap “tidak bisa bersuara bebas”, masyarakat mencari alternatif—dan media sosial menjadi pelampiasan. Di sanalah kritik dilontarkan tanpa sensor redaksi, meski sering tanpa verifikasi.

Ironisnya, media formal yang terpasung kepentingan justru mempercepat pergeseran kepercayaan publik.

Tulisan ini bukan untuk menafikan realitas ekonomi media. Pengelola media berada dalam tekanan berat: persaingan trafik, migrasi iklan ke platform digital global, serta tuntutan keberlanjutan usaha. Namun, mempertahankan hidup dengan mengorbankan independensi adalah pilihan yang berisiko lebih besar dalam jangka panjang.

Karena pada akhirnya, aset terbesar media bukan gedung, bukan peralatan siaran, bukan pula jumlah klik—melainkan kepercayaan.

Ketika kepercayaan runtuh, publik tak lagi menjadikan media sebagai rujukan moral dan informasi. Mereka akan membaca, tetapi dengan skeptisisme. Mereka akan menonton, tetapi tanpa keyakinan. Dan saat itu terjadi, media kehilangan marwahnya.

Maka gugatan ini sejatinya adalah panggilan.

Kepada para pemilik media: keberlanjutan bisnis memang penting, tetapi integritas adalah fondasi. Kepada para pemimpin redaksi: garis batas antara advertorial dan berita harus dijaga setegas mungkin. Transparansi perlu diperjelas. Label harus jelas. Ruang kritik tidak boleh disempitkan oleh kontrak kerja sama.

Dan kepada para jurnalis: idealisme mungkin sering diuji, tetapi sejarah mencatat bahwa media yang bertahan bukanlah yang paling patuh pada kekuasaan, melainkan yang paling konsisten membela kepentingan publik.

Media sosial boleh riuh dan tak terkendali. Namun justru di tengah kebisingan itulah media formal memiliki peluang untuk kembali dipercaya—dengan menawarkan kedalaman, akurasi, dan keberanian yang tak dimiliki linimasa.

Jika media formal ingin kembali menjadi daya tarik, maka ia harus berani bersuara lepas. Bukan sebagai oposisi membabi buta, melainkan sebagai pengawas yang jujur. Bukan sebagai pengeras suara kekuasaan, melainkan sebagai penjaga akal sehat publik.

Karena tanpa keberanian itu, media hanya akan menjadi papan reklame yang berkedok berita. Dan publik, cepat atau lambat, akan meninggalkannya.

(Tim Redaksi)

Pilihan