Jika Jepang Bertanya tentang Guru, Indonesia Harus Mulai Mendengarnya

 

Ilustrasi contoh sebagian kehidupan antar guru yang memprihatinkan dan para pejabar yang menebar kemewahan (Rulis)

Tulisan ini mengaitkan pelajaran historis dari Jepang pasca tragedi bom atom dengan realitas kehidupan guru di Indonesia hari ini. Sebuah catatan kritis sekaligus reflektif bagi pemerintah: bahwa masa depan bangsa tidak ditentukan oleh megahnya program, tetapi oleh seberapa serius negara memuliakan guru sebagai fondasi peradaban.

Dadang Iskandar 

Ada sebuah kisah yang terus berulang diceritakan dari Jepang, pasca tragedi Bom Atom Hiroshima dan Bom Atom Nagasaki. Dalam situasi kehancuran total, Kaisar Jepang, Hirohito, konon tidak bertanya berapa korban, tidak pula berapa bangunan yang tersisa, tetapi justru: berapa guru yang masih hidup?

Terlepas dari perdebatan faktualnya, kisah ini hidup karena maknanya. Ia menjadi simbol cara pandang sebuah bangsa dalam membaca masa depan. Jepang memahami satu hal mendasar: kehancuran bisa diperbaiki, tetapi tanpa guru, tidak ada yang mampu membangun kembali peradaban.

Kini, mari kita bercermin.

Indonesia dan Paradoks Guru

Di Indonesia, guru sering disebut sebagai “pahlawan tanpa tanda jasa”. Sebuah ungkapan yang terdengar mulia, tetapi dalam praktiknya sering terasa seperti pembenaran atas ketidakadilan.

Kita hidup dalam paradoks. Di satu sisi, pidato-pidato resmi penuh dengan pujian terhadap peran guru. Di sisi lain, realitas menunjukkan bahwa banyak guru—terutama honorer—masih hidup dalam ketidakpastian.

Gaji yang minim, status yang tidak jelas, beban administrasi yang menumpuk, hingga tuntutan profesionalisme yang terus meningkat tanpa dukungan memadai. Guru dituntut menjadi segalanya: pengajar, pembimbing, inovator, bahkan kadang “psikolog dadakan”—tetapi sering kali tanpa penghargaan yang sepadan.

Lebih ironis lagi, dalam berbagai kebijakan pembangunan, sektor pendidikan—khususnya kesejahteraan guru—sering kalah prioritas dibanding proyek-proyek fisik atau program populis jangka pendek.

Ketika Guru Tidak Menjadi Pertanyaan

Jika kita meminjam cara berpikir Jepang, pertanyaan mendasar yang seharusnya diajukan pemerintah Indonesia adalah: bagaimana kondisi guru hari ini?

Namun, pertanyaan itu sering tenggelam dalam hiruk-pikuk agenda lain.

Ketika anggaran negara dibahas, yang mencuat adalah pembangunan infrastruktur, subsidi, atau program bantuan sosial. Semua itu penting, tetapi sering kali pendidikan hanya menjadi angka dalam dokumen, bukan prioritas dalam tindakan.

Padahal, tanpa kualitas manusia yang baik, semua pembangunan fisik akan kehilangan arah.

Jepang, setelah kehancuran total, justru menempatkan pendidikan sebagai fondasi utama kebangkitan. Indonesia, dalam kondisi yang jauh lebih stabil, justru masih berjuang untuk menempatkan guru pada posisi yang layak.

Guru sebagai Fondasi, Bukan Pelengkap

Pelajaran terbesar dari Jepang bukan sekadar kisah heroik, tetapi cara mereka menempatkan guru dalam struktur pembangunan nasional.

Pasca perang, Jepang melakukan reformasi besar dalam pendidikan. Guru tidak hanya dihargai secara moral, tetapi juga secara ekonomi dan sosial. Profesi guru menjadi salah satu yang paling dihormati.

Bandingkan dengan Indonesia.

Banyak guru masih harus mencari pekerjaan sampingan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ada yang menjadi ojek online, berdagang kecil-kecilan, atau bahkan bekerja serabutan setelah mengajar.

Pertanyaannya sederhana: bagaimana mungkin kita berharap kualitas pendidikan meningkat jika kesejahteraan guru masih menjadi persoalan dasar?

Guru yang harus memikirkan kebutuhan hidupnya setiap hari tentu akan kesulitan fokus pada pengembangan kualitas pengajaran.

Administrasi yang Menggerus Esensi

Masalah lain yang kerap muncul adalah beban administrasi yang berlebihan.

Guru tidak hanya mengajar, tetapi juga harus mengisi berbagai laporan, dokumen, dan sistem yang sering kali berubah-ubah. Waktu yang seharusnya digunakan untuk mempersiapkan materi atau mendampingi siswa justru habis untuk pekerjaan administratif.

Jika Jepang bertanya tentang jumlah guru yang hidup, Indonesia mungkin perlu bertanya: berapa guru yang masih benar-benar bisa mengajar dengan utuh?

Karena dalam banyak kasus, guru secara fisik hadir, tetapi secara energi dan fokus telah terkuras oleh sistem yang tidak efisien.

Kesenjangan dan Ketimpangan

Indonesia juga menghadapi persoalan kesenjangan yang serius.

Guru di daerah perkotaan mungkin memiliki akses lebih baik terhadap fasilitas dan pelatihan. Namun di daerah terpencil, banyak guru yang harus mengajar dengan keterbatasan: minim fasilitas, akses sulit, bahkan kadang tanpa dukungan teknologi.

Jika Jepang membangun dari nol dengan semangat kolektif, Indonesia justru masih berjuang untuk meratakan kualitas pendidikan di dalam negerinya sendiri.

Ketimpangan ini berpotensi menciptakan jurang yang semakin lebar dalam kualitas sumber daya manusia di masa depan.

Negara dan Prioritas yang Perlu Diperbaiki

Tulisan ini bukan untuk menafikan berbagai upaya pemerintah yang telah dilakukan. Ada program sertifikasi, peningkatan anggaran pendidikan, hingga berbagai pelatihan guru.

Namun, persoalannya bukan hanya pada program, tetapi pada konsistensi dan prioritas.

Sering kali kebijakan berubah mengikuti dinamika politik, bukan kebutuhan jangka panjang pendidikan. Guru menjadi objek kebijakan, bukan subjek yang dilibatkan secara aktif.

Jika Jepang mampu menjadikan pendidikan sebagai strategi nasional yang konsisten, Indonesia perlu belajar untuk tidak menjadikan pendidikan sebagai sekadar agenda lima tahunan.

Catatan Penting untuk Pemerintah

Dari refleksi ini, ada beberapa catatan penting yang bisa menjadi bahan acuan:

Pertama, kesejahteraan guru harus menjadi prioritas utama.
Bukan sekadar janji, tetapi kebijakan konkret yang memastikan guru hidup layak tanpa harus mencari penghasilan tambahan.

Kedua, kurangi beban administratif yang tidak relevan.
Fokuskan peran guru pada pengajaran dan pembinaan siswa, bukan pada pekerjaan administratif yang berlebihan.

Ketiga, perbaiki distribusi dan pemerataan kualitas guru.
Daerah terpencil harus mendapatkan perhatian khusus agar tidak tertinggal.

Keempat, libatkan guru dalam perumusan kebijakan.
Guru bukan hanya pelaksana, tetapi juga pihak yang paling memahami kondisi di lapangan.

Kelima, bangun penghargaan sosial terhadap profesi guru.
Bukan hanya melalui slogan, tetapi melalui tindakan nyata yang menunjukkan bahwa negara benar-benar menghargai peran mereka.

Belajar dari Jepang, Tanpa Harus Menunggu Hancur

Indonesia tidak perlu menunggu tragedi besar seperti Jepang untuk menyadari pentingnya guru.

Kita masih memiliki waktu, sumber daya, dan kesempatan untuk memperbaiki keadaan.

Namun, itu semua membutuhkan keberanian untuk mengubah cara pandang: dari melihat guru sebagai pelengkap, menjadi fondasi utama pembangunan.

Jika Jepang bisa bangkit dari abu karena menghargai guru, Indonesia seharusnya bisa melompat lebih jauh tanpa harus melalui kehancuran yang sama.

Pertanyaan yang Harus Dijawab

Pada akhirnya, pertanyaan tentang guru bukan hanya milik Jepang di masa lalu. Ia adalah pertanyaan universal yang relevan untuk semua bangsa, termasuk Indonesia hari ini.

Berapa guru yang masih bertahan?
Berapa yang benar-benar sejahtera?
Berapa yang masih memiliki semangat untuk mendidik generasi berikutnya?

Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu akan menentukan arah masa depan Indonesia.

Karena sejatinya, sebuah bangsa tidak diukur dari seberapa tinggi gedungnya, tetapi dari seberapa kuat fondasi manusianya.

Dan fondasi itu, sekali lagi, ada di tangan guru.

 

Pilihan