Agustus yang Gelisah: Merayakan Kemerdekaan di Tengah Krisis Kepercayaan

Demo mahasiswa di Jakarta beberapa waktu lalu

Oleh: Auli FK

Beberapa hari lagi bangsa Indonesia kembali memperingati Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Di berbagai sudut negeri, bendera Merah Putih mulai berkibar, gapura-gapura kampung dicat ulang, dan berbagai perlombaan mulai dipersiapkan sebagai tradisi tahunan. Namun, di balik semarak dekorasi itu, Indonesia sedang menghadapi kegelisahan yang tidak kecil. Gelombang demonstrasi masih terjadi di sejumlah kota, tekanan ekonomi belum sepenuhnya mereda, dan ruang publik dipenuhi perdebatan mengenai arah perjalanan bangsa. Dalam suasana seperti ini, peringatan kemerdekaan semestinya tidak hanya menjadi pesta seremonial, melainkan juga momentum untuk bertanya dengan jujur: sejauh mana cita-cita kemerdekaan benar-benar hadir dalam kehidupan rakyat?

Agustus selalu datang membawa warna merah dan putih yang memenuhi ruang-ruang kehidupan. Hampir setiap sudut kampung berubah menjadi lebih semarak. Jalan desa maupun gang perkotaan dihiasi umbul-umbul, anak-anak mulai berlatih mengikuti berbagai perlombaan, sementara masyarakat bergotong royong membersihkan lingkungan sebagai bagian dari tradisi menyambut Hari Kemerdekaan. Pemandangan ini telah menjadi ritual tahunan yang diwariskan lintas generasi sebagai bentuk penghormatan kepada para pendiri bangsa.

Namun, Agustus tahun 2026 menghadirkan suasana yang berbeda. Di balik kibaran bendera itu, ada kegelisahan yang sulit disembunyikan. Perayaan kemerdekaan kali ini berlangsung ketika sebagian masyarakat justru sibuk menyuarakan ketidakpuasan melalui demonstrasi di berbagai daerah. Riuh suara pengeras di jalanan seolah bersahut-sahutan dengan lantunan lagu-lagu perjuangan yang mulai diperdengarkan menjelang 17 Agustus.

Kondisi tersebut tidak bisa dipandang sebagai kebetulan. Ia merupakan cerminan bahwa perjalanan bangsa sedang menghadapi ujian yang tidak ringan. Setelah gelombang demonstrasi besar pada Agustus 2025 yang dipicu berbagai persoalan ekonomi, kebijakan publik, serta tragedi meninggalnya pengemudi ojek daring Affan Kurniawan akibat terlindas kendaraan taktis kepolisian, harapan bahwa situasi akan segera pulih ternyata belum sepenuhnya menjadi kenyataan.

Memasuki Agustus 2026, unjuk rasa masih bergema di Jakarta, Surabaya, dan berbagai kota lainnya. Tuntutan yang disampaikan memang beragam. Ada yang menolak keberlanjutan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), ada yang menyampaikan kritik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, sementara di tempat lain muncul demonstrasi yang dipicu konflik sosial maupun persoalan organisasi kemasyarakatan. Ragam isu itu menunjukkan bahwa keresahan masyarakat tidak bersumber dari satu persoalan saja, melainkan berasal dari akumulasi berbagai masalah yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari.

Sesungguhnya demonstrasi bukanlah musuh demokrasi. Justru dalam negara yang demokratis, demonstrasi merupakan salah satu saluran konstitusional bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi. Persoalannya bukan terletak pada adanya demonstrasi, melainkan ketika demonstrasi menjadi satu-satunya cara yang dianggap efektif agar suara rakyat didengar. Situasi seperti ini menunjukkan adanya jarak yang semakin lebar antara pengambil kebijakan dengan masyarakat yang merasakan dampak kebijakan tersebut.

Kepercayaan publik merupakan modal sosial yang jauh lebih mahal dibandingkan angka pertumbuhan ekonomi. Negara boleh membangun jalan tol, pelabuhan, bandara, atau gedung-gedung megah, tetapi apabila rakyat merasa aspirasinya tidak memperoleh ruang yang memadai, pembangunan fisik tidak otomatis melahirkan rasa memiliki terhadap negara. Bangsa yang kuat dibangun bukan hanya oleh beton dan aspal, melainkan juga oleh rasa percaya antara pemerintah dan rakyat.

Dalam konteks itulah, peringatan kemerdekaan ke-81 seharusnya dimaknai lebih dalam daripada sekadar pelaksanaan upacara atau lomba-lomba tradisional. Kemerdekaan tidak boleh berhenti menjadi simbol yang diperingati setiap Agustus, sementara nilai-nilai yang melahirkannya perlahan kehilangan tempat dalam kehidupan berbangsa.

Ironisnya, semangat patriotisme yang dahulu menjadi energi perjuangan kini sering kali hanya tampil sebagai atribut seremonial. Bendera berkibar di mana-mana, tetapi tidak selalu diikuti semangat menjaga kepentingan bangsa. Lagu-lagu nasional diperdengarkan, tetapi belum tentu melahirkan kepedulian terhadap sesama warga negara. Nasionalisme akhirnya lebih banyak hadir sebagai simbol daripada sebagai perilaku sehari-hari.

Padahal patriotisme tidak pernah diukur dari banyaknya bendera yang dipasang. Ia justru tampak dalam kejujuran pejabat mengelola amanah rakyat, dalam keberanian aparat menegakkan hukum tanpa pandang bulu, dalam kesungguhan pemerintah mendengar kritik, serta dalam kesediaan masyarakat menjaga persatuan di tengah perbedaan pandangan politik.

Kemerdekaan juga tidak boleh dipahami hanya sebagai terbebasnya bangsa ini dari penjajahan kolonial. Tantangan Indonesia hari ini jauh lebih kompleks. Ketimpangan ekonomi, meningkatnya biaya hidup, kesempatan kerja yang belum merata, korupsi, polarisasi politik, hingga rendahnya kepercayaan terhadap lembaga publik merupakan bentuk "penjajahan baru" yang menghambat rakyat menikmati hasil kemerdekaan secara utuh.

Tidak sedikit masyarakat yang mulai mempertanyakan, apakah kemerdekaan benar-benar telah menghadirkan keadilan sosial sebagaimana dicita-citakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Pertanyaan itu bukan lahir dari sikap pesimistis, melainkan dari keinginan agar bangsa ini terus melakukan koreksi terhadap dirinya sendiri. Bangsa yang sehat bukanlah bangsa yang anti kritik, melainkan bangsa yang mampu menjadikan kritik sebagai bahan perbaikan.

Pemerintah tentu telah menjalankan berbagai program untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berbagai capaian pembangunan juga tidak dapat diabaikan. Namun, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur melalui angka statistik atau laporan administratif. Keberhasilan sejati baru terasa ketika masyarakat merasakan keadilan, memperoleh kesempatan hidup yang lebih baik, dan memiliki keyakinan bahwa negara benar-benar hadir ketika mereka membutuhkan perlindungan.

Karena itulah, menjelang puncak peringatan 17 Agustus, bangsa ini memerlukan lebih banyak ruang refleksi daripada sekadar euforia. Agustus seharusnya menjadi bulan untuk mengevaluasi apakah arah pembangunan benar-benar semakin mendekatkan Indonesia kepada cita-cita para pendiri bangsa. Apakah kebijakan negara telah berpihak kepada kepentingan rakyat banyak? Apakah demokrasi semakin dewasa? Apakah hukum semakin adil? Dan yang tidak kalah penting, apakah rakyat masih menaruh kepercayaan kepada negara yang mereka perjuangkan bersama?

Masih ada waktu sebelum Sang Saka Merah Putih dikibarkan pada pagi 17 Agustus nanti. Masih ada kesempatan bagi seluruh elemen bangsa untuk menjadikan momentum kemerdekaan sebagai ruang memperkuat kembali hubungan antara negara dan rakyat. Sebab kemerdekaan tidak pernah selesai hanya dengan mengenang masa lalu. Ia harus terus dihidupkan melalui keberanian memperbaiki kekurangan, membuka ruang dialog, menegakkan keadilan, dan memastikan bahwa setiap kebijakan benar-benar berpihak kepada kepentingan masyarakat.

Pada akhirnya, kemerdekaan bukanlah sekadar peristiwa sejarah yang dikenang setiap tahun. Kemerdekaan adalah janji yang harus terus ditepati. Janji bahwa negara hadir untuk melindungi segenap bangsa, mewujudkan keadilan sosial, dan memberi harapan kepada setiap warganya. Jika janji itu mampu terus dijaga, maka Merah Putih tidak hanya berkibar di tiang-tiang bendera, tetapi juga hidup dalam hati rakyat yang percaya bahwa republik ini masih layak diperjuangkan.