Ego di Atas Empati: Ketika Pidato Memuji Diri Mengabaikan Realita Rakyat

Artikel opini ini mengkritik gaya kepemimpinan yang cenderung otoriter dan narsistik, dengan menyoroti kesenjangan antara narasi kesuksesan dalam pidato resmi dan realita kegagalan program di lapangan. Penulis mengajak pemimpin untuk kembali pada esensi pelayanan publik: mendengarkan, bukan hanya memerintah; melayani, bukan hanya memuji diri sendiri.

Dalam panggung politik modern, ada fenomena menarik yang sering kita saksikan: seorang pemimpin yang tampak sangat sibuk, sangat vokal, dan sangat bangga dengan pencapaian dirinya sendiri. Hampir setiap pidatonya dipenuhi dengan klaim keberhasilan, data-data yang dipilih-pilih, dan narasi kemenangan mutlak. Namun, jika kita melangkah keluar dari podium berkarpet merah dan berjalan ke jalanan, ke pasar tradisional, atau ke sekolah-sekolah negeri, cerita yang terdengar justru sangat berbeda. Di sinilah letak paradoks kepemimpinan kontemporer: semakin keras suara pujian diri di atas panggung, semakin nyaring pula keluhan rakyat di bawah tanah.

Mari kita bicara jujur tentang realita di lapangan. Program-program besar yang dijanjikan sebagai solusi magis seringkali berakhir menjadi beban baru bagi masyarakat. Ambil contoh Kartu Prakerja atau berbagai skema bantuan sosial lainnya. Alih-alih memberdayakan, banyak penerima merasa dipermalukan oleh birokrasi yang rumit, verifikasi yang berbelit, dan manfaat yang tidak sebanding dengan usaha yang dikeluarkan. Rakyat kesal bukan karena mereka menolak bantuan, tapi karena mereka diperlakukan seperti objek statistik, bukan manusia yang punya martabat. Ketika sebuah program dirancang tanpa konsultasi mendalam dengan ahli dan tanpa empati terhadap pengguna akhir, hasilnya hampir pasti akan cacat sejak lahir.

Ironisnya, ketidakpedulian terhadap masukan ahli ini terlihat jelas dalam kebijakan pendidikan. Gagasan membangun puluhan universitas baru atau mengubah kurikulum serta mencetak buku pelajaran secara mendadak, tanpa pertimbangan matang dari para pakar pendidikan, terkesan lebih didorong oleh ego politik daripada kebutuhan riil bangsa. Sekolah-sekolah dasar yang masih kekurangan guru berkualitas, fasilitas yang rusak, dan lingkungan belajar yang tidak kondusif, seolah dianggap sekunder dibandingkan ambisi untuk menciptakan institusi tinggi yang mungkin saja belum siap. Ini adalah bentuk ketamakan organisasi dalam skala negara: ingin terlihat besar, ingin terlihat progresif, namun mengabaikan fondasi yang rapuh. Akibatnya, sumber daya negara terbuang sia-sia untuk proyek-proyek simbolis, sementara akar masalah pendidikan tetap terbengkalai.

Lebih menyakitkan lagi adalah gaya komunikasi yang sering kali menyakiti hati rakyat. Seorang pemimpin bijak tahu bahwa kata-kata memiliki kekuatan untuk menyembuhkan atau melukai. Namun, ketika pidato dipenuhi dengan ungkapan merendahkan, arogan, atau defensif, itu bukan sekadar kesalahan teknis komunikasi; itu adalah sinyal ketidakdewasaan emosional dan kurangnya rasa hormat terhadap konstituen. Rakyat tidak butuh presiden yang merasa paling pintar di ruangan, tetapi butuh pemimpin yang cukup rendah hati untuk mengakui kesalahan dan cukup bijaksana untuk mendengarkan kritik. Otoritarianisme dalam ucapan mencerminkan otoritarianisme dalam tindakan: keputusan diambil sepihak, tanpa dialog, dan tanpa ruang untuk koreksi.

Mengapa hal ini berbahaya? Karena kepercayaan adalah mata uang utama kepemimpinan. Ketika rakyat merasa dikhianati oleh janji-janji kosong dan dihina oleh sikap arogan, legitimasi moral pemimpin tersebut mulai terkikis. Mereka mungkin masih memegang kekuasaan formal, tetapi kehilangan kewibawaan substantif. Organisasi negara, layaknya tubuh manusia, akan sakit jika otaknya (pemimpin) tidak terhubung dengan saraf-sarafnya (rakyat). Jika otak terus-menerus mengirim sinyal palsu bahwa "semua baik-baik saja" padahal tubuh sedang demam tinggi, maka sistem imun negara akan runtuh.

Lalu, apa yang harus dilakukan oleh seorang pemimpin yang bijak? Pertama, berhenti memuji diri sendiri dan mulai mendengarkan keluhan rakyat. Jangan takut pada kritik konstruktif; anggaplah itu sebagai data berharga untuk perbaikan kebijakan. Kedua, hargai keahlian. Politik memang soal visi, tetapi eksekusi adalah soal teknis. Libatkan para ahli, dengarkan rekomendasi mereka, dan jangan biarkan ego pribadi mengalahkan fakta ilmiah. Ketiga, prioritaskan kebutuhan mendasar sebelum ambisi simbolis. Perbaiki sekolah dasar sebelum membangun universitas mewah. Pastikan jaringan jalan desa mulus sebelum megahannya gedung pemerintahan. Keempat, gunakan bahasa yang memanusiakan. Kata-kata harus membangun jembatan, bukan tembok.

Pada akhirnya, kepemimpinan bukanlah tentang seberapa banyak gelar yang Anda raih atau seberapa sering nama Anda disebut di media. Kepemimpinan adalah tentang seberapa banyak beban rakyat yang berhasil Anda ringanin. Seorang pemimpin yang benar-benar mencintai negaranya tidak akan tamak akan jabatan atau pujian. Ia akan fokus pada satu hal: memastikan bahwa setiap kebijakan yang ia keluarkan membawa manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat, bukan hanya bagi popularitas dirinya sendiri.

Rakyat tidak buta. Mereka melihat perbedaan antara retorika dan realita. Mereka merasakan perbedaan antara pemimpin yang melayani dan pemimpin yang mencari pengakuan. Saatnya bagi para pemimpin untuk menyadari bahwa kekuasaan adalah amanah, bukan hak milik pribadi. Mari kita menuntut kepemimpinan yang humble, kompeten, dan penuh empati. Karena pada hari-hari terakhir masa jabatannya, yang akan diingat sejarah bukanlah seberapa megah pidatonya, melainkan seberapa tulus ia telah meringankan penderitaan rakyatnya. (Anhar)