Ketika Negara Menjauh dari Rakyat: Mengapa Aktivis Bicara Kritis
Fenomena pemerintah yang dinilai kurang memihak pada rakyat kerap menjadi pemantik munculnya suara-suara kritis dari kalangan aktivis. Hal ini bukan sekadar reaksi emosional, melainkan refleksi atas jarak yang semakin terasa antara kebijakan negara dan realitas hidup masyarakat.
Ketika kebijakan publik lebih sering berpihak pada kepentingan elite politik, korporasi besar, atau logika pertumbuhan ekonomi semata, sementara kebutuhan dasar rakyat terabaikan, maka kritik menjadi keniscayaan moral.
Aktivis angkat bicara karena melihat adanya ketimpangan struktural yang terus direproduksi. Kebijakan yang lahir sering kali tidak berangkat dari pengalaman riil rakyat kecil: buruh yang upahnya stagnan, petani yang terjepit tengkulak dan impor, nelayan yang ruang hidupnya terdesak proyek, serta masyarakat adat yang lahannya dirampas atas nama pembangunan.
Dalam kondisi seperti ini, negara tampak hadir sebagai regulator kepentingan modal, bukan pelindung warga negara. Ketika mekanisme demokrasi prosedural berjalan, tetapi keadilan substantif absen, kritik menjadi saluran terakhir untuk mengingatkan.
Nada kritis para aktivis juga lahir dari melemahnya partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan. Banyak keputusan strategis dibuat secara tertutup, minim dialog, bahkan cenderung mengabaikan aspirasi masyarakat terdampak.
Ruang partisipasi yang seharusnya menjadi roh demokrasi menyempit, digantikan oleh formalitas konsultasi yang tidak mengikat. Aktivis memandang situasi ini berbahaya, karena demokrasi tanpa partisipasi hanya melahirkan kekuasaan yang jauh dari kontrol rakyat.
Selain itu, menguatnya respons represif terhadap kritik turut memperkeras suara aktivis. Ketika kritik dibalas dengan stigma, kriminalisasi, atau pembungkaman, hal itu justru menegaskan bahwa ada yang tidak sehat dalam relasi negara dan warga. Aktivisme kemudian tidak hanya soal menyuarakan tuntutan ekonomi atau sosial, tetapi juga mempertahankan ruang kebebasan sipil sebagai fondasi demokrasi.
Pada akhirnya, aktivis berbicara kritis karena merasa bertanggung jawab secara etis dan historis. Dalam tradisi gerakan sosial Indonesia, aktivisme selalu hadir sebagai penyeimbang kekuasaan, sebagai pengingat bahwa negara dibentuk untuk melayani rakyat, bukan sebaliknya.
Suara kritis bukan ancaman, melainkan alarm. Ia hadir untuk mengoreksi arah, mencegah kekuasaan jatuh pada kesewenang-wenangan, dan mengembalikan politik pada tujuan utamanya: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
(Syaf Anton Wr)
