Cukup Aku Saja yang Jadi WNI, Anak Aku Jadi WNA Inggris

Viral di media sosial, video unggahan Dwi Sasetyaningtyas menuai pro dan kontra setelah ia membagikan kebahagiaannya atas status baru anak keduanya sebagai warga negara Inggris. Dalam video tersebut, ia memperlihatkan surat dari Home Office Inggris yang menyatakan sang anak resmi menjadi British Citizen. Keputusan itu, menurutnya, merupakan pilihan terbaik demi masa depan anak-anaknya—bahkan ia menyebut cukup dirinya yang tetap menjadi WNI, sementara anak-anaknya memiliki “paspor kuat” sebagai WNA.

Dibawah adalah tanggapan tulisan posntingan Dr. Erta Priadi Wirawijaya Sp.JP, di akun Facebooknya

*****

Tadi sahur saya sempat mendengar berita di televisi. Katanya ada seorang penerima beasiswa LPDP yang viral di medsos karena dengan bangga mengatakan, “cukup aku saja yang jadi WNI, anak aku jadi WNA Inggris,” sambil memamerkan paspor Inggris. Dunia maya langsung panas. Banyak yang merasa tersinggung, merasa kewarganegaraannya direndahkan. Dan saya, sebagai warga negara yang rutin bayar pajak, ikut merasakan sesuatu yang sulit dijelaskan: campuran antara sedih dan kecewa.

Kita perlu jujur sejak awal. Ini bukan soal boleh atau tidak boleh secara hukum. Secara hukum, seseorang boleh memilih kewarganegaraan anaknya sesuai aturan negara yang berlaku. Tidak ada yang ilegal dalam itu. Tapi yang membuat gaduh bukan sekadar pilihan itu sendiri—melainkan pesan yang tersirat: seolah menjadi warga negara Indonesia tidak layak dibanggakan.

Sebagai dokter, saya terbiasa melihat masalah dari dua sisi. Di satu sisi, saya memahami logika orang tua yang ingin masa depan terbaik untuk anaknya. Jika ada sistem kesehatan yang lebih kuat, pendidikan yang lebih stabil, dan jaminan sosial yang lebih kokoh, tentu itu terlihat menggoda. Inggris, misalnya, memang memiliki sistem kesehatan universal melalui NHS. Untuk tahun anggaran 2025/2026, pendanaan NHS berada di kisaran £195,6 miliar. Kalau kita konversikan dengan kurs sekitar Rp21.700 per pound, angkanya kurang lebih setara dengan Rp4.250 triliun dalam setahun. Angka sebesar itu bukan sekadar besar, tapi raksasa. Dengan dana di kisaran ribuan triliun rupiah itulah layanan seperti transplantasi, terapi kanker, hingga perawatan kompleks bisa ditanggung tanpa pasien harus berpikir menjual rumah.

Sekarang mari kita lihat Indonesia secara jujur dan proporsional. Program JKN yang dikelola BPJS Kesehatan mencatat pendapatan iuran sekitar Rp115 triliun dan beban jaminan sekitar Rp123 triliun (data berjalan 2025). Sementara alokasi APBN untuk iuran PBI JKN berada di kisaran Rp46 triliun. Jadi total skala pembiayaan yang berputar di sistem kita masih berada di ratusan triliun rupiah—bukan ribuan triliun. Di sinilah perbandingannya menjadi jomplang. Kita sering membandingkan hasil akhirnya, tetapi jarang membandingkan dapurnya. Ketika “mesin” pembiayaan berbeda kelas, wajar jika kapasitas layanan juga berbeda. Ini bukan soal siapa lebih hebat, melainkan soal skala anggaran yang memang sangat jauh berbeda.

Ambil contoh transplantasi sumsum tulang untuk leukemia atau kelainan darah berat. Di Inggris, tindakan seperti itu secara umum ditanggung oleh sistem nasional mereka. Di Indonesia? Secara teori bisa dilakukan, tetapi dalam praktiknya sangat kompleks. Biayanya bisa mencapai 1–2 miliar rupiah, membutuhkan ruang steril khusus, tim terlatih, dan pembiayaan berkelanjutan. Sistem pembayaran seperti INA-CBG sering kali menetapkan tarif yang jauh di bawah biaya riil tindakan. Rumah sakit tidak boleh membebankan selisih kepada pasien. Akibatnya, tindakan yang “ada di atas kertas” sulit dilakukan di lapangan.

Saya kenal seorang kerabat yang terkena leukemia di usia 60-an. Untuk mendapatkan terapi optimal berupa transplantasi sumsum tulang, beliau harus ke luar negeri. Biayanya luar biasa besar, tapi alhmdulillah berhasil. Alhasil, belasan tahun kemudian beliau masih hidup. Kasus seperti ini nyata. Bukan teori. Dan sebagai dokter yang bekerja di Indonesia, saya tahu banyak sejawat yang sebenarnya mampu secara kompetensi, tetapi terhambat oleh sistem dan pembiayaan. Banyak dokter yang sudah jauh jauh belajar tentang transplantasi ke luar negeri, tapi ketika kembali ke Indonesia, ilmu yang dipelajarinya nya itu tidak bisa dipraktekkan karena terbentur regulasi dan sistem pembiayaan kesehatan.

Sekarang mari bicara soal pajak dan jaminan sosial dengan jujur. Misalnya kita ambil ilustrasi yang lebih konkret di Indonesia: penghasilan anggota DPR di Indonesia, nilai bruto nya sekitar Rp74 juta per bulan. Dengan sistem pajak progresif PPh 21, tarif efektifnya setelah dihitung bertahap umumnya berada di kisaran ±15%. Potongannya terasa besar, tetapi belum sampai sepertiga penghasilan. Sekarang bandingkan dengan Inggris.

Pada tingkat penghasilan yang setara secara daya beli, sebagian besar pendapatan akan masuk lapisan income tax 20% dan 40%, ditambah National Insurance sekitar 8%. Secara efektif, total potongan dapat mendekati atau melampaui 30% atau pada mereka yang berpendapatan sangat tinggi, mencapai hampir 40% dari penghasilan. Jadi dari angka bruto yang terlihat mirip, uang bersih yang dibawa pulang setiap bulan di Inggris memang jauh lebih tergerus dibanding di Indonesia.

Belum selesai di situ. Ketika uang itu dibelanjakan untuk kebutuhan sehari-hari, perbedaannya makin terasa. Di Indonesia, PPN untuk mayoritas barang dan jasa berada di kisaran 11%. Di Inggris, VAT standar adalah 20%. Artinya saat seseorang membeli barang di supermarket atau makan di restoran, hampir seperlima dari harga yang dibayar adalah pajak konsumsi. Jadi bukan hanya pajak penghasilan yang lebih tinggi, tetapi pajak saat membelanjakan uang pun lebih besar.

Pembiayaan NHS yang luar biasa besar, puluhan kali jauh lebih besar dibandingkan BPJS di Indonesia, ditopang oleh pajak penghasilan, VAT dan National Insurance yang tinggi tersebut, bukan oleh iuran kecil bulanan seperti BPJS. Karena itu, ketika kita membandingkan layanan publik seperti NHS dengan sistem kita, kita juga harus membandingkan kontribusi fiskalnya secara jujur. Tidak adil menilai hasil akhirnya saja tanpa melihat harga yang memang harus dibayar masyarakatnya setiap bulan, baik dari gaji sebelum diterima maupun dari setiap transaksi di kasir.

Artinya apa? Artinya sistem yang kuat membutuhkan pendanaan yang kuat. Kita tidak bisa berharap layanan seperti NHS dengan iuran yang jauh lebih rendah. Ini bukan soal siapa lebih hebat. Ini soal matematika anggaran. Soal skala ekonomi. Soal konsistensi kebijakan puluhan tahun.

Namun di titik ini, yang membuat hati saya lebih berat bukan sekadar perbandingan sistem. Yang membuat saya sedih adalah ketika pendidikan yang dibiayai oleh pajak rakyat—termasuk pajak yang saya bayarkan bertahun-tahun—tidak kembali menjadi energi untuk memperbaiki negeri ini. Sebagai pembayar pajak, saya berharap alumni yang dibiayai negara kembali, memperkuat sistem, membangun institusi, memperbaiki kebijakan. Itu harapan sederhana.

Saya juga tidak menutup mata pada kekecewaan banyak orang terhadap Indonesia. Kita lelah membaca berita korupsi. Lelah melihat birokrasi berbelit. Lelah melihat hukuman yang terasa ringan bagi pelanggaran besar. Saya paham ada yang berpikir, “Indonesia tidak akan berubah.” Pikiran seperti itu tidak muncul dari ruang hampa. Ia lahir dari pengalaman kolektif.

Tapi kalau semua yang mampu memilih pergi, siapa yang tinggal untuk memperbaiki? Analoginya sederhana: kalau sebuah rumah bocor, kita bisa pindah ke rumah tetangga yang atapnya lebih bagus. Itu pilihan rasional. Tapi rumah kita akan tetap bocor. Dan anak cucu kita mungkin tetap harus tinggal di dalamnya.

Sebagai dokter, saya merasa masih dibutuhkan di sini. Sistem kita belum sempurna. BPJS masih punya keterbatasan. Pembiayaan masih belum ideal. Tapi saya juga melihat sisi Indonesia yang jarang viral: pasien yang tetap tersenyum walau hidupnya berat, perawat yang lembur tanpa banyak bicara, warga yang gotong royong tanpa kamera. Ada kebaikan yang tidak masuk headline.

Menurut saya, yang salah bukan keinginan mencari sistem lebih baik. Yang keliru adalah narasi seolah menjadi WNI adalah pilihan kelas dua. Kritik boleh. Frustrasi wajar. Tapi cara menyampaikannya seharusnya tetap menghormati jutaan orang yang masih berjuang membesarkan negeri ini.

Kita boleh mengakui bahwa Inggris punya sistem kesehatan yang lebih mapan. Kita boleh mengakui pajak mereka tinggi dan layanan mereka kuat. Tapi kita juga harus berani mengakui bahwa perubahan Indonesia tidak akan datang dari komentar sinis, melainkan dari kontribusi nyata.

Saya memahami kekecewaan saudari tersebut. Saya memahami logika orang tua yang ingin proteksi maksimal untuk anaknya. Namun caranya—narasi yang terkesan meremehkan identitas bangsa—itulah yang melukai banyak orang.

Pada akhirnya, pertanyaannya sederhana: apakah kita ingin menjadi generasi yang menyerah, atau generasi yang memperbaiki? Anak cucu kita nanti mungkin tidak akan tinggal di Inggris. Mereka besar kemungkinan akan hidup di tanah ini. Dan tanah ini akan menjadi seperti apa, sangat bergantung pada pilihan kita hari ini.

Semoga kita tetap kritis tanpa kehilangan cinta pada negeri sendiri. Semoga kita memperbaiki sistem, bukan meninggalkannya. Dan semoga setiap rupiah pajak yang kita bayarkan menjadi investasi untuk Indonesia yang lebih adil, lebih sehat, dan lebih bermartabat.

Kalau Anda merasa isu ini penting, mari kita diskusikan dengan kepala dingin dan hati yang jernih. Bagikan tulisan ini jika menurut Anda refleksi seperti ini perlu dibicarakan. Semoga Allah menjaga negeri ini dan memberi kita keberanian untuk membenahinya.

EPW 22/2/2026

 

Pilihan