MBG Haram untuk 90 Persen Anak Sekolah? Begini 5 Dalilnya

Sumber foto: google.image

Tulisan ini bersumber dari channel Youtube Guru Gembul (https://www.youtube.com/@gurugembul) mengulas secara ringkas polemik yang muncul di tengah masyarakat terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya dari sudut pandang kritik sosial, ekonomi, dan etika kebijakan publik. Berangkat dari narasi yang beredar mengenai klaim “fatwa” dan lima dalil yang diajukan, artikel ini tidak dimaksudkan untuk menghakimi, melainkan menyajikan rangkuman argumen secara lebih tertata, logis, dan mudah dipahami.

Pembaca diajak menelaah berbagai isu yang diperdebatkan, mulai dari persoalan ketepatan sasaran anggaran, dampak terhadap pendidikan dan kesehatan, hingga potensi pengaruhnya terhadap ekonomi kecil, lingkungan, dan tata kelola program. Selain itu, tulisan ini juga menempatkan perdebatan dalam konteks rasional, bahwa kebijakan publik perlu dinilai berdasarkan data, dampak nyata, dan kepentingan masyarakat luas, bukan sekadar opini yang beredar.

Dengan bahasa yang lebih rapi dan sistematis, artikel ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi kritis bagi pembaca untuk memahami kompleksitas isu MBG secara lebih jernih. Pada akhirnya, diskursus mengenai program sosial seperti MBG bukan hanya soal pro dan kontra, tetapi juga tentang bagaimana kebijakan dijalankan secara adil, tepat sasaran, transparan, dan benar-benar memberi manfaat bagi kelompok yang paling membutuhkan.

*****

 Guru Gembul

Belakangan muncul sebuah pernyataan yang diklaim sebagai fatwa dari sejumlah ulama di luar negeri yang menyebutkan bahwa program makan bergizi gratis (MBG) yang diselenggarakan pemerintah di berbagai negara pada dasarnya baik dan memiliki dampak positif. Namun, dalam konteks Indonesia, mereka menilai program tersebut berpotensi menjadi haram untuk dikonsumsi, terutama jika dilihat dari argumentasi sosial, ekonomi, dan pengelolaan kebijakan publik. Perlu diingat bahwa fatwa bersifat anjuran dan pertimbangan, sehingga masyarakat tetap perlu menilai secara rasional argumentasi yang diajukan.

Pihak yang mengkritisi program MBG mengemukakan lima alasan utama. Alasan pertama adalah dugaan bahwa MBG mengambil hak fakir miskin, khususnya dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Disebutkan bahwa anggaran MBG yang sangat besar, misalnya ratusan triliun rupiah, berpotensi mengurangi anggaran pendidikan seperti tunjangan profesi guru, operasional pendidikan, beasiswa kuliah, serta bantuan perguruan tinggi. Dalam pandangan ini, pemotongan anggaran tersebut dinilai dapat berdampak pada akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.

Lebih lanjut, kritik tersebut juga menyoroti asumsi bahwa sebagian besar penerima MBG berasal dari kalangan yang sebenarnya mampu. Jika program diberikan secara merata kepada seluruh siswa tanpa seleksi ekonomi, maka dianggap terjadi pengalihan sumber daya yang seharusnya diprioritaskan bagi kelompok fakir miskin. Dalam perspektif etika keagamaan, menyerahkan hak kelompok rentan kepada kelompok yang sudah mampu dinilai sebagai tindakan yang bermasalah secara moral.

Alasan kedua berkaitan dengan anggaran kesehatan dan transfer daerah. Disebutkan bahwa besarnya anggaran MBG berpotensi mengurangi subsidi kesehatan, tunjangan medis, dan transfer anggaran ke daerah. Dampaknya, pemerintah daerah mungkin menaikkan pajak untuk menutup kekurangan anggaran, yang pada akhirnya justru membebani masyarakat berpenghasilan rendah. Dalam logika ini, program MBG dinilai secara tidak langsung dapat mempersempit ruang kesejahteraan kelompok miskin.

Alasan ketiga adalah dampak ekonomi mikro. Kritik menyebut bahwa program MBG dapat menurunkan omzet pedagang kecil, seperti penjual kantin sekolah dan pedagang jajanan di sekitar sekolah, karena siswa tidak lagi membeli makanan sendiri. Sementara itu, proyek pengelolaan dapur dan distribusi makanan dinilai lebih mudah diakses oleh pihak yang memiliki modal besar. Kondisi ini dianggap berpotensi memperlebar kesenjangan ekonomi, karena penghasilan pelaku usaha kecil menurun sementara peluang ekonomi lebih banyak dinikmati oleh pihak bermodal.

Alasan keempat adalah potensi kerugian lingkungan dan negara. Program distribusi makanan skala besar diperkirakan meningkatkan volume sampah makanan, limbah kemasan, dan emisi gas rumah kaca. Di tengah persoalan sampah dan polusi yang sudah menjadi masalah nasional, penambahan limbah dari program besar seperti MBG dikhawatirkan memperbesar beban lingkungan dan kerugian ekonomi akibat pengelolaan sampah yang tidak optimal.

Alasan kelima adalah persoalan tata kelola dan kompetensi pelaksana. Kritik menyebut bahwa program yang dijalankan secara cepat berpotensi membuka celah korupsi, seperti manipulasi pengadaan barang dan jasa, konflik kepentingan dalam penunjukan mitra, rekayasa data penerima, hingga penyalahgunaan anggaran. Selain itu, disebut pula bahwa pelaksanaan MBG belum sepenuhnya melibatkan tenaga ahli gizi secara optimal, padahal kompetensi tersebut sangat penting untuk menjamin kualitas makanan dan keberhasilan program.

Di samping itu, terdapat kekhawatiran bahwa beban pelaksanaan MBG di sekolah justru menambah tugas guru yang bukan bidang kompetensinya. Waktu mengajar berkurang karena sebagian tenaga pendidik harus membantu persiapan program, sehingga interaksi pembelajaran dengan siswa menjadi tidak maksimal. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang efektivitas kebijakan jika tidak diiringi kesiapan sistem dan sumber daya manusia.

Pada akhirnya, perdebatan mengenai MBG tidak hanya soal halal atau haram, melainkan juga menyangkut kebijakan publik, keadilan sosial, efektivitas anggaran, dan tata kelola program. Masyarakat dipersilakan untuk menilai secara kritis argumentasi yang ada, mempertimbangkan dampak manfaat dan mudaratnya, serta melihat apakah program tersebut benar-benar tepat sasaran, khususnya bagi anak-anak yang sebenarnya sudah mampu secara ekonomi.

(Sumber: https://www.youtube.com/watch?v=n70BZSVtN6Y)

Pilihan