Trunojoyo di Ambang Gelar Pahlawan: Antara Stigma "Pemberontak" dan Luka Sejarah Jawa-Madura
Artikel ini mengupas perjuangan panjang Pemkab Sampang dan Universitas Trunojoyo Madura (UTM) dalam mengusulkan Pangeran Trunojoyo sebagai Pahlawan Nasional. Ditinjau dari perspektif sejarah konflik Mataram-VOC hingga dinamika politik identitas Jawa-Madura, tulisan ini menganalisis mengapa stigma "pemberontak" masih menjadi penghalang utama bagi pengakuan negara terhadap sosok pejuang asal Madura ini.
Angin perubahan kembali berhembus dari ujung timur Pulau Madura. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sampang, bergandengan tangan dengan Universitas Trunojoyo Madura (UTM), secara resmi kembali mengajukan usulan gelar Pahlawan Nasional untuk Pangeran Trunojoyo. Sudarmanto, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdakab Sampang, menegaskan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap proses historis ini. Bagi masyarakat Madura, ini bukan sekadar birokrasi; ini adalah upaya memulihkan martabat leluhur yang tertunda selama berabad-abad.
Namun, jalan menuju pengakuan nasional ini tidaklah mulus. Usulan ini bukanlah hal baru. Jejak perjuangan telah dimulai sejak tahun 1967, melalui rangkaian seminar, diskusi akademis, hingga pengajuan formal ke pemerintah pusat. Upaya intensif kembali digalakkan pada tahun 2020 dan terus berlanjut hingga target tahun 2025. Namun, fakta pahitnya adalah: usulan itu selalu kandas di tengah jalan. Pertanyaan besar yang mengemuka adalah, apa yang sebenarnya menghalangi restu negara terhadap seorang pria yang mati demi kedaulatan tanah airnya?
Untuk memahami kemacetan ini, kita harus menengok ke masa lalu, tepatnya ke abad ke-17. Pangeran Trunojoyo, putra bumi Sampang, bukanlah sekadar panglima perang. Ia adalah simbol perlawanan rakyat Madura terhadap tirani. Lawannya saat itu adalah Kesultanan Mataram di bawah kepemimpinan Amangkurat I, sebuah rezim yang dikenal memimpin dengan tangan besi.
Amangkurat I bukan raja biasa. Ia mengeksekusi ratusan ulama, bangsawan, dan rakyat jelata yang dianggap membangkang. Lebih parah lagi, ia menjalin kolaborasi strategis dengan VOC (Belanda). Bagi banyak kalangan istana dan rakyat, tindakan Amangkurat I sama saja dengan menggadaikan kedaulatan Nusantara kepada penjajah asing. Ketika Mataram mencaplok Madura dan menjadikannya lahan perasan pajak serta sumber daya ekonomi, cawan kesabaran rakyat Madura pun tumpah.
Di bawah komando Trunojoyo, pasukan Madura bangkit. Mereka tidak hanya meminta kemerdekaan, tetapi juga menghukum kezaliman. Puncaknya terjadi pada tahun 1677, ketika Trunojoyo berhasil meruntuhkan ibu kota Mataram di Plered. Ini adalah kekalahan memalukan bagi kejayaan Jawa. Meskipun akhirnya pemberontakan ini dipadamkan oleh aliansi gabungan Mataram-VOC, jejak keberanian Trunojoyo telah terukir dalam.
Masalahnya terletak pada siapa yang menulis sejarah. Narasi dominan tentang peristiwa 1677 sering kali bersumber dari babad atau naskah tradisional Jawa yang berpusat pada legitimasi Mataram. Dalam kaca mata istana Jawa kala itu, aksi Trunojoyo melengserkan Amangkurat I dicap sebagai tindakan ilegal, pemberontakan, dan penistaan terhadap tahta. Stigma "pemberontak" ini melekat erat, bahkan setelah Mataram runtuh dan Belanda berkuasa penuh.
Stigma inilah yang tampaknya terbawa masuk ke dalam alam bawah sadar kekuasaan di Indonesia modern. Sejarawan dan pakar politik mencatat bahwa hambatan terbesar Trunojoyo bukanlah kurangnya jasa, melainkan beban psikologis-politik akibat warisan konflik Jawa-Madura. Ada persepsi bahwa memberikan gelar pahlawan kepada Trunojoyo sama halnya dengan mengakui kebenaran sisi "pemberontak" yang pernah mempermalukan hegemoni Jawa.
Kritik tajam juga mengarah pada komposisi kepemimpinan nasional. Sejak proklamasi, tujuh presiden Indonesia—mulai dari Soekarno, Soeharto, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, hingga Joko Widodo—secara kultural dan etnis merepresentasikan dominasi Jawa. Hal ini menimbulkan pertanyaan kritis: Apakah ada bias struktural dalam keputusan pemberian gelar pahlawan? Apakah "tangan-tangan" yang memegang kendali di Sekretariat Negara atau Istana Presiden masih membawa prasangka lama bahwa Trunojoyo adalah ancaman terhadap stabilitas kekuasaan berpusat di Jawa?
Ini bukan sekadar isu sensitivitas suku. Ini adalah soal keadilan historiografi. Jika tujuan gelar Pahlawan Nasional adalah untuk menghargai mereka yang berjuang melawan penjajahan dan ketidakadilan, maka Trunojoyo memenuhi syarat tersebut. Ia berperang melawan Amangkurat I yang pro-VOC. Ia berperang melawan penjajahan ekonomi atas Madura.
Selama stigma "pemberontak" masih dipelihara sebagai alat kontrol narasi sejarah, dan selama kekuasaan pusat masih dilihat melalui kacamata Jawa-sentris, maka gelar Pahlawan Nasional untuk Trunojoyo akan terus menjadi mimpi yang tertunda. Padahal, mengakui Trunojoyo bukan berarti merendahkan Mataram, melainkan mengakui bahwa perlawanan terhadap tirani dan kolonialisme memiliki banyak wajah, termasuk wajah garang dari seorang Pangeran Madura.
Sudah saatnya Indonesia dewasa dalam membaca sejarahnya sendiri. Trunojoyo layak berdiri sejajar dengan pahlawan lain, bukan sebagai sisa-sisa konflik masa lalu, tetapi sebagai bukti bahwa semangat kemerdekaan itu universal, melampaui batas etnis dan prasangka berabad-abad.
(Rulis)
