Demo Dukungan atau Karnaval? Ketika Cara Setuju Terlihat Seperti Protes

Demonstrasi merupakan salah satu wajah demokrasi. Jalanan menjadi ruang terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, mengkritik kebijakan, atau menuntut perubahan. Namun, belakangan ini muncul fenomena yang menarik perhatian publik. Di tengah berbagai aksi yang mengkritik suatu kebijakan pemerintah, hadir pula demonstrasi yang justru bertujuan memberikan dukungan terhadap kebijakan tersebut.

Fenomena inilah yang memunculkan pertanyaan sederhana, tetapi menggelitik: jika tujuannya mendukung, mengapa bentuknya demonstrasi? Bukankah demonstrasi sejak lama lebih identik dengan tuntutan daripada ungkapan persetujuan? Perdebatan mengenai program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu contoh bagaimana istilah "demo" kini memiliki makna yang semakin beragam di tengah dinamika demokrasi Indonesia.

Program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi salah satu kebijakan pemerintah yang memunculkan beragam tanggapan di masyarakat. Sebagian kelompok menilai program ini memberikan manfaat besar bagi pemenuhan gizi anak-anak, menggerakkan ekonomi lokal melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), serta membuka lapangan pekerjaan bagi ribuan tenaga kerja yang terlibat dalam pengelolaannya.

Namun, di sisi lain, muncul pula kelompok masyarakat yang mengkritisi program tersebut. Mereka menyampaikan berbagai kekhawatiran, mulai dari efektivitas penggunaan anggaran negara, pengawasan pelaksanaan program, hingga munculnya sejumlah kasus keracunan makanan yang menjadi perhatian publik. Berbagai kritik tersebut kemudian diwujudkan dalam aksi demonstrasi yang menuntut evaluasi bahkan penghentian program.

Di tengah situasi itu, lahirlah aksi tandingan dari kelompok yang ingin mempertahankan keberlangsungan MBG. Banyak di antara mereka merupakan pengelola maupun karyawan SPPG yang merasa masa depan pekerjaan mereka bergantung pada keberlanjutan program tersebut. Bagi mereka, penghentian MBG bukan sekadar penghentian sebuah kebijakan, tetapi juga ancaman terhadap mata pencaharian.

Sampai di titik ini, semua masih dapat dipahami sebagai dinamika demokrasi. Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menyampaikan pendapat, baik dalam bentuk dukungan maupun kritik. Kebebasan berkumpul dan menyampaikan aspirasi dijamin oleh konstitusi.

Akan tetapi, muncul pertanyaan yang lebih bersifat budaya politik daripada persoalan hukum.

Mengapa bentuknya demonstrasi?

Sejak dahulu, kata "demo" memiliki konotasi yang sangat kuat sebagai alat menyampaikan tuntutan. Demonstrasi identik dengan suara keberatan, rasa tidak puas, atau dorongan agar pemerintah mengubah suatu kebijakan. Orang turun ke jalan karena merasa ada sesuatu yang harus diperjuangkan.

Karena itulah, ketika muncul demonstrasi yang justru bertujuan mendukung sebuah kebijakan, sebagian masyarakat spontan mengernyitkan dahi.

"Kalau mendukung, kok harus demo?"

Pertanyaan itu terdengar sederhana, tetapi sebenarnya cukup masuk akal.

Bayangkan seorang pelanggan yang puas terhadap masakan sebuah warung. Biasanya ia akan datang lagi, memesan tambahan nasi, memberi ulasan baik, atau merekomendasikan kepada teman-temannya. Sangat jarang ada pelanggan yang berdiri di depan dapur sambil membawa spanduk bertuliskan, "Kami Mendukung Soto Ini Tetap Enak!"

Tentu gambaran itu sengaja dibuat berlebihan agar mudah dipahami.

Kalau memang tujuan utamanya adalah menunjukkan dukungan, bukankah masih banyak bentuk ekspresi lain yang lebih identik dengan suasana positif? Misalnya mengadakan deklarasi, pawai budaya, jalan sehat, syukuran bersama, bakti sosial, pembagian makanan gratis, atau bahkan sebuah karnaval rakyat yang meriah.

Kalau ingin lebih kreatif lagi, mungkin bisa menghadirkan musik tradisional, marching band, atau—meminjam humor yang sedang ramai di media sosial—sekalian membawa sound horeg ke tengah laut agar ikan-ikan pun mengetahui bahwa dukungan sedang berkobar.

Humor memang sering kali menjadi cara paling ringan untuk melihat fenomena sosial yang serius.

Sesungguhnya persoalannya bukan terletak pada boleh atau tidaknya demonstrasi dukungan dilakukan. Dalam negara demokrasi, masyarakat bebas menggunakan ruang publik untuk menyampaikan pandangan, selama dilakukan secara damai dan sesuai ketentuan hukum.

Yang menjadi perhatian adalah makna simbolik dari demonstrasi itu sendiri.

Selama puluhan tahun, masyarakat telah memahami demonstrasi sebagai simbol perlawanan terhadap kebijakan yang dianggap bermasalah. Ketika simbol itu digunakan untuk menyatakan persetujuan, muncul kebingungan dalam memahami pesan yang ingin disampaikan.

Akibatnya, publik bertanya-tanya.

Apakah mereka sedang meminta sesuatu?

Sedang mengucapkan terima kasih?

Atau sekadar ingin menunjukkan bahwa mereka juga memiliki suara?

Barangkali memang zaman telah berubah.

Dulu demonstrasi hampir selalu berarti penolakan. Kini demonstrasi juga dapat menjadi ekspresi dukungan. Besok mungkin akan ada demonstrasi untuk mengucapkan terima kasih atas pelayanan publik yang baik. Lusa bisa saja muncul demonstrasi karena masyarakat terlalu puas terhadap suatu kebijakan.

Tidak ada yang mustahil dalam demokrasi.

Demokrasi memang selalu berkembang mengikuti dinamika masyarakatnya. Bentuk partisipasi politik juga semakin beragam. Namun, semakin beragam bentuknya, semakin penting pula menjaga kejelasan pesan yang ingin disampaikan kepada publik.

Sebab komunikasi politik bukan hanya soal hak berbicara, melainkan juga bagaimana pesan itu dipahami oleh masyarakat luas.

Pada akhirnya, siapa pun berhak mendukung atau mengkritik sebuah kebijakan pemerintah. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa dukungan maupun kritik disampaikan secara jujur, terbuka, serta didasarkan pada argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan.

Dan jika suatu hari nanti benar-benar ada spanduk bertuliskan,

"Kami turun ke jalan bukan karena marah. Kami hanya ingin memastikan bahwa dukungan kami terdengar sampai ke lantai tiga."

Mungkin kita tidak perlu heran lagi.

Sebab di negeri yang penuh kreativitas ini, bahkan cara mengatakan "setuju" pun kadang dikemas sedemikian rupa hingga sekilas tampak seperti sedang memprotes.

Kalau dukungannya sudah begitu besar, mungkin memang tidak perlu lagi disebut demonstrasi.

Sebut saja karnaval.

Lebih meriah, lebih santai, penuh senyum, dan bila sekalian membawa sound horeg ke tengah laut, setidaknya ikan-ikan tidak akan bingung membedakan mana tuntutan dan mana dukungan. Mereka cukup berenang menikmati konser, sementara manusia tetap belajar bahwa dalam demokrasi, perbedaan pendapat adalah hal yang wajar, tetapi kejelasan pesan tetaplah sesuatu yang penting.