Warisan Panjang Kekuasaan: Dari Upeti Kerajaan, Romusha, hingga Budaya KKN di Indonesia
Setiap bangsa dibentuk oleh sejarahnya. Apa yang terjadi pada masa lalu sering kali meninggalkan jejak yang memengaruhi cara berpikir, bertindak, dan mengelola kehidupan berbangsa pada masa kini. Indonesia memiliki sejarah panjang yang diwarnai oleh pergantian sistem kekuasaan, mulai dari era kerajaan, kolonialisme Belanda, pendudukan Jepang, hingga masa kemerdekaan. Di balik berbagai perubahan tersebut, terdapat satu benang merah yang menarik untuk dikaji, yaitu hubungan antara kekuasaan dan rakyat.
Dalam berbagai periode sejarah, rakyat sering kali berada pada posisi yang harus melayani kepentingan penguasa. Sistem upeti pada masa kerajaan, penyalahgunaan jabatan oleh sebagian elite lokal pada masa kolonial, hingga praktik kerja paksa romusha pada masa Jepang menunjukkan bahwa kekuasaan tidak selalu digunakan untuk melindungi masyarakat. Dalam banyak kasus, kekuasaan justru menjadi alat untuk mengeruk sumber daya dan tenaga rakyat.
Pertanyaan yang kemudian muncul adalah: apakah pola-pola tersebut turut membentuk budaya politik Indonesia saat ini? Apakah praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang masih menjadi masalah bangsa memiliki akar historis yang panjang? Tulisan ini mencoba melihat persoalan tersebut dari sudut pandang sejarah, dengan memahami bagaimana warisan budaya kekuasaan dapat memengaruhi kehidupan sosial dan politik hingga sekarang.
Kekuasaan dalam Tradisi Kerajaan
Sebelum kedatangan bangsa Eropa, Nusantara telah mengenal berbagai kerajaan besar seperti Majapahit, Sriwijaya, serta berbagai kerajaan Islam yang berkembang di berbagai wilayah.
Dalam sistem kerajaan, raja dipandang sebagai pusat kekuasaan. Ia bukan hanya pemimpin politik, tetapi sering kali juga memiliki legitimasi religius dan budaya yang sangat kuat. Ketaatan kepada raja dianggap sebagai kewajiban rakyat.
Di dalam sistem tersebut berkembang budaya upeti. Rakyat menyerahkan sebagian hasil pertanian, perdagangan, atau bentuk persembahan lainnya kepada penguasa sebagai simbol loyalitas dan pengakuan terhadap kekuasaan kerajaan. Pada awalnya, sistem ini merupakan bagian dari tata pemerintahan yang lazim pada zamannya. Namun dalam praktiknya, tidak semua pelaksana kekuasaan menjalankannya secara adil.
Para bangsawan, pejabat kerajaan, atau penguasa daerah sering memiliki kewenangan yang besar atas rakyat di wilayahnya. Dalam kondisi tertentu, kekuasaan tersebut dapat berubah menjadi alat untuk memperkaya diri sendiri atau kelompoknya. Kedekatan keluarga dan hubungan kekerabatan juga sering menjadi faktor utama dalam pembagian jabatan dan pengaruh politik.
Dari sinilah lahir budaya patronase, yaitu hubungan yang menempatkan seseorang memperoleh perlindungan atau keuntungan karena kedekatannya dengan penguasa. Budaya semacam ini meninggalkan pengaruh yang panjang dalam kehidupan sosial masyarakat Indonesia.
Kolonialisme Belanda dan Pemanfaatan Elite Lokal
Ketika Belanda memperluas kekuasaannya di Nusantara, mereka tidak selalu memerintah secara langsung. Dalam banyak wilayah, pemerintah kolonial memanfaatkan struktur kekuasaan lokal yang telah ada.
Para bupati, adipati, dan pejabat pribumi dijadikan perantara antara pemerintah kolonial dan rakyat. Mereka bertugas memungut pajak, mengatur tenaga kerja, menjaga ketertiban, dan memastikan berbagai kebijakan kolonial berjalan dengan baik.
Sistem ini menciptakan situasi yang kompleks. Di satu sisi, para pejabat lokal memperoleh status dan fasilitas dari pemerintah kolonial. Namun di sisi lain, mereka sering berada dalam posisi yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan.
Berbagai bentuk pungutan yang seharusnya ditujukan untuk kepentingan pemerintahan tidak jarang berubah menjadi sarana memperkaya kelompok tertentu. Rakyat yang berada pada lapisan bawah sering kali tidak memiliki posisi tawar yang kuat untuk menolak berbagai kewajiban yang dibebankan kepada mereka.
Dalam banyak catatan sejarah, muncul keluhan mengenai penyalahgunaan jabatan, pemaksaan tenaga kerja, hingga berbagai bentuk pungutan yang memberatkan rakyat. Praktik-praktik tersebut memperkuat pola bahwa kekuasaan adalah sarana untuk memperoleh keuntungan pribadi.
Kondisi ini semakin mengakar ketika jabatan dipandang sebagai sumber privilese, bukan sebagai amanah pelayanan publik.
Romusha: Puncak Eksploitasi pada Masa Jepang
Jika pada masa Belanda eksploitasi banyak terjadi melalui sistem administrasi dan ekonomi, maka pada masa pendudukan Jepang eksploitasi berlangsung secara lebih terbuka dan brutal.
Ketika Jepang menduduki Indonesia pada tahun 1942, mereka membutuhkan tenaga besar untuk mendukung kepentingan perang di kawasan Asia-Pasifik. Dari kebutuhan inilah lahir praktik romusha.
Ratusan ribu hingga jutaan rakyat Indonesia direkrut, dipaksa, atau dibujuk untuk bekerja dalam berbagai proyek militer. Mereka membangun jalan, rel kereta api, lapangan udara, benteng pertahanan, dan fasilitas perang lainnya.
Kondisi para romusha sangat memprihatinkan. Mereka bekerja dalam waktu panjang, dengan makanan yang terbatas, fasilitas kesehatan yang minim, serta pengawasan yang keras. Banyak yang meninggal akibat penyakit, kelaparan, kelelahan, atau kekerasan.
Dalam sistem romusha, manusia kehilangan martabatnya sebagai individu. Rakyat diperlakukan sebagai alat produksi yang dapat digunakan demi kepentingan penguasa.
Pengalaman pahit ini meninggalkan trauma sosial yang mendalam. Generasi yang hidup pada masa tersebut menyaksikan bagaimana kekuasaan yang tidak terkendali dapat mengorbankan rakyat tanpa mempertimbangkan nilai kemanusiaan.
Kemerdekaan dan Harapan Baru
Ketika Indonesia merdeka pada tahun 1945, harapan besar muncul untuk membangun negara yang berbeda dari sistem kolonial maupun feodal yang pernah ada.
Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Pemerintahan dibentuk bukan untuk melayani kelompok tertentu, melainkan untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat.
Namun membangun sistem baru ternyata tidak mudah. Kemerdekaan politik tidak otomatis menghapus budaya dan pola pikir yang telah terbentuk selama ratusan tahun.
Sebagian pola hubungan antara penguasa dan rakyat masih bertahan dalam berbagai bentuk. Kedekatan keluarga, hubungan pertemanan, loyalitas kelompok, dan jaringan kekuasaan sering kali tetap memainkan peran penting dalam berbagai proses politik dan birokrasi.
Dalam kondisi seperti itu, penyalahgunaan kekuasaan masih dapat tumbuh meskipun bentuknya berbeda dengan masa lalu.
Dari Budaya Upeti Menuju KKN
Pada masa modern, istilah yang sering digunakan untuk menggambarkan penyalahgunaan kekuasaan adalah Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme atau KKN.
Korupsi terjadi ketika jabatan digunakan untuk memperoleh keuntungan pribadi. Kolusi muncul ketika kekuasaan dipakai untuk menguntungkan kelompok tertentu melalui kerja sama yang tidak sehat. Nepotisme terjadi ketika hubungan keluarga atau kedekatan pribadi lebih menentukan daripada kompetensi dan profesionalisme.
Walaupun KKN merupakan fenomena modern, sebagian pengamat melihat adanya kemiripan pola dengan praktik-praktik masa lalu.
Budaya upeti mengajarkan bahwa orang yang memiliki kepentingan harus memberikan sesuatu kepada pemegang kekuasaan. Budaya patronase mengajarkan bahwa akses terhadap sumber daya sering bergantung pada kedekatan dengan elite. Sementara tradisi feodal menempatkan pejabat sebagai sosok yang harus dilayani, bukan melayani.
Ketika nilai-nilai tersebut tidak dikoreksi oleh sistem hukum dan pendidikan yang kuat, maka ia dapat berubah menjadi praktik korupsi dalam bentuk yang lebih modern.
Karena itu, KKN tidak dapat dipahami hanya sebagai persoalan individu yang tidak jujur. Ia juga merupakan persoalan budaya dan sejarah yang telah berkembang dalam waktu yang panjang.
Memutus Mata Rantai Warisan Buruk
Meskipun sejarah memberikan pengaruh, sejarah bukanlah takdir. Bangsa yang besar adalah bangsa yang mampu belajar dari masa lalunya.
Indonesia telah memiliki berbagai instrumen untuk melawan penyalahgunaan kekuasaan, mulai dari sistem demokrasi, lembaga pengawasan, kebebasan pers, hingga partisipasi masyarakat sipil. Namun semua itu tidak akan cukup tanpa perubahan cara pandang terhadap kekuasaan.
Kekuasaan harus dipahami sebagai amanah, bukan hak istimewa. Jabatan harus dipandang sebagai sarana pelayanan, bukan kesempatan memperkaya diri. Pemimpin harus dinilai berdasarkan integritas dan kinerjanya, bukan karena hubungan keluarga, kelompok, atau kedekatan politik.
Pendidikan juga memiliki peran penting dalam membentuk generasi yang kritis terhadap budaya korupsi dan penyalahgunaan wewenang. Sejarah perlu diajarkan bukan sekadar sebagai kumpulan tanggal dan peristiwa, tetapi sebagai pelajaran moral tentang akibat buruk ketika kekuasaan tidak dikendalikan oleh etika dan hukum.
*****
Perjalanan sejarah Indonesia menunjukkan bahwa penyalahgunaan kekuasaan bukanlah persoalan yang lahir dalam satu masa. Ia memiliki akar yang panjang, mulai dari budaya upeti pada era kerajaan, praktik eksploitasi pada masa kolonial Belanda, hingga tragedi romusha pada masa pendudukan Jepang. Semua pengalaman tersebut membentuk memori kolektif bangsa tentang bagaimana kekuasaan dapat digunakan untuk kepentingan segelintir orang dengan mengorbankan rakyat banyak.
Namun sejarah juga mengajarkan bahwa perubahan selalu mungkin terjadi. Kemerdekaan Indonesia membuka kesempatan untuk membangun sistem yang lebih adil, transparan, dan berpihak kepada rakyat. Tantangan terbesar bukan hanya menghapus praktik KKN, tetapi juga mengubah mentalitas yang menganggap kekuasaan sebagai alat untuk melayani kepentingan pribadi, keluarga, atau kelompok.
Ketika bangsa ini mampu menempatkan integritas di atas privilese, pelayanan di atas kekuasaan, dan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi, maka Indonesia tidak hanya merdeka secara politik, tetapi juga merdeka dari warisan panjang budaya penyalahgunaan kekuasaan yang telah membayangi perjalanan sejarahnya selama berabad-abad.
(Rulis, dari beberapa sumber)
