Jangan Jadi Guru: Ketika Negara Lebih Cepat Mengangkat Penjaga Dapur daripada Penjaga Akal

Diva Melinda

Di tengah gegap gempita program makan bergizi gratis dan percepatan pengangkatan PPPK, muncul ironi yang tak bisa lagi ditutupi: guru—tulang punggung pendidikan—justru tertinggal dalam antrean pengakuan negara. Esai ini menggugat arah kebijakan, rasa keadilan, dan logika prioritas negara yang tampak lebih sigap mengurus panci daripada pikiran.

*****

Di negeri ini, nasihat karier paling jujur tahun 2026 barangkali bukan lagi soal passion, panggilan jiwa, atau cita-cita luhur. Ia berubah menjadi soal yang lebih dingin dan realistis: seberapa cepat negara mengakui keberadaanmu. Dan dari perhitungan kasar itu, lahirlah kesimpulan pahit yang mulai beredar dari mulut ke mulut, dari ruang guru hingga warung kopi: jangan jadi guru. Bukan karena profesi itu tak mulia, melainkan karena terlalu lama menunggu untuk dihargai.

Guru adalah profesi yang hidup dari kesabaran.
Sabar menghadapi puluhan murid dengan latar belakang berbeda.
Sabar menerima gaji yang kerap tak sebanding dengan tanggung jawab.
Sabar berstatus honorer bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun.
Dan yang paling menyesakkan dada: sabar menyaksikan profesi lain menyalip cepat menuju status PPPK.

Kesabaran guru seolah tak pernah memiliki tanggal kedaluwarsa. Negara selalu punya alasan: anggaran terbatas, data belum sinkron, regulasi belum rampung. Sementara di sisi lain, negara mampu bergerak cepat, sigap, dan efektif ketika prioritasnya telah ditentukan.

Isi Perut Lebih Mendesak dari Isi Otak

Pemerintah tampaknya telah menetapkan prioritas yang sangat jelas dan nyaris tak terbantahkan: anak harus kenyang sekarang, soal pintar bisa menyusul. Dari logika inilah Program Makan Bergizi Gratis (MBG) lahir, lengkap dengan dapur SPPG, rantai pasok, sistem distribusi, dan tentu saja tenaga pelaksana yang dibutuhkan dalam jumlah besar.

Tak ada yang menyangkal pentingnya program ini. Anak lapar memang sulit belajar. Perut kosong adalah musuh konsentrasi. Dalam banyak diskusi akademik, gizi disebut sebagai fondasi perkembangan kognitif. MBG, pada titik tertentu, adalah kebijakan yang manusiawi.

Namun yang menggelitik, bahkan menyakitkan, adalah kenyataan di lapangan: staf SPPG—yang bekerja di dapur, gudang, dan distribusi—memiliki jalur yang relatif lebih cepat dan lebih jelas menuju status PPPK dibanding guru yang puluhan tahun berdiri di depan kelas.

Guru yang mengabdi 10 hingga 20 tahun.
Guru yang mendidik karakter, etika, dan pengetahuan.
Guru yang mengajar dengan fasilitas seadanya.
Guru yang bergulat dengan administrasi, kurikulum, dan target nilai.

Masih harus mendengar kalimat klasik yang diwariskan lintas generasi: “Harap bersabar.”

Ironisnya, negara justru sangat sigap ketika urusannya adalah panci, beras, dan lauk pauk. Dalam urusan dapur, tak ada wacana menunggu terlalu lama. Semuanya harus cepat, terukur, dan pasti.

Guru: Selalu Penting, Tapi Tak Pernah Mendesak

Guru selalu disebut penting.
Penting dalam pidato pejabat.
Penting di spanduk Hari Guru Nasional.
Penting dalam frasa usang: pahlawan tanpa tanda jasa.

Namun ketika pembicaraan bergeser ke kesejahteraan, kepastian status, dan keadilan kebijakan, guru kembali diminta memahami kondisi negara. Seolah pengabdian adalah mata uang yang cukup untuk membayar hidup.

Anak lapar bisa menjadi isu nasional.
Guru lapar? Disarankan ikhlas.

Ada sesuatu yang keliru dalam logika ini. Negara terlihat menempatkan pendidikan sebagai nilai simbolik, bukan kebutuhan mendesak. Guru dipuja secara moral, tetapi diabaikan secara struktural. Mereka penting dalam narasi, namun tidak urgen dalam kebijakan.

Sekolah atau Dapur? Mana yang Lebih Dijanjikan Negara

Tak heran jika suatu hari nanti dialog ini terdengar masuk akal, bahkan rasional:

“Nak, cita-citamu apa?”
“Guru.”
“Jangan, Nak. Jadi staf SPPG saja. Lebih cepat diangkat PPPK.”

Sekolah cukup diurus dengan buku dan papan tulis. Negara tampak lebih serius mengurus piring, sendok, dan menu harian. Dapur memiliki tenggat, sekolah memiliki kesabaran. Dapur butuh kepastian, sekolah diminta berjuang.

Jika ini dibiarkan, kita sedang menyusun pesan berbahaya bagi generasi muda: bahwa mendidik pikiran tidak sepenting mengisi perut. Bahwa mencetak manusia berkarakter bisa ditunda, asal hari ini kenyang.

Ini Bukan Serangan ke MBG

Perlu ditegaskan: kritik ini bukan untuk menjatuhkan MBG atau SPPG. Program makan bergizi adalah kebutuhan nyata. Anak kenyang memang syarat belajar. Tanpa gizi, pendidikan kehilangan fondasi biologisnya.

Yang dipersoalkan adalah ketimpangan rasa keadilan. Mengapa negara bisa begitu cepat memberi kepastian pada satu sektor, tetapi begitu lambat pada sektor lain yang sejak awal mencetak manusia-manusia di dalamnya? Mengapa guru selalu ditempatkan pada posisi “nanti”, sementara sektor lain diberi label “segera”?

Tanpa guru, dapur sehebat apa pun tak akan melahirkan generasi cerdas. Tanpa pendidikan, makan gratis hanya melahirkan generasi kenyang—bukan generasi berdaya.

Pendidikan Dianggap Penting, Tapi Tidak Mendesak

Satire ini sesungguhnya sederhana dan pahit: di negeri ini, pendidikan dianggap penting, tetapi tidak mendesak. Sementara urusan makan dianggap mendesak, strategis, dan layak dipercepat dengan segala instrumen negara.

Guru diminta bertahan demi masa depan bangsa.
Sementara masa depan gurunya sendiri… diminta menunggu, lagi dan lagi.

Ini bukan sekadar soal profesi, melainkan soal arah bangsa. Negara yang serius pada pendidikan akan menempatkan guru sebagai prioritas struktural, bukan sekadar ikon seremonial. Ia akan memastikan bahwa mereka yang mencerdaskan anak bangsa tidak hidup dalam ketidakpastian.

Karena di republik ini, jika keadaan terus seperti ini, yang cepat diangkat bukanlah mereka yang mencerdaskan, melainkan mereka yang mengenyangkan.

Dan itu, sejujurnya, bukan lelucon.
Ia adalah cermin kebijakan.
Dan cermin itu sedang memantulkan wajah negara yang perlu berani bercermin lebih lama.

 

Tulisan ini mengembangan dari posting akun FB Diva Melinda

Pilihan