Pendidikan atau MBG: Dua Pilar yang Sering Bertubrukan di Bawah Bayang–Bayang Kebijakan

 

Para siswa SD sedang  menyantap makanan program MBG (sumber foto: Solopos/J Howi Widodo).

Dalam perdebatan tentang prioritas kebijakan sosial di Indonesia, satu pertanyaan sederhana namun sarat implikasi terus mengemuka: lebih penting mana, pendidikan atau Makan Bergizi Gratis (MBG)? Pertanyaan ini sekilas tampak klise, tetapi ketika dilihat dari implementasi kebijakan terakhir, terutama sepanjang 2025 dan menuju 2026, ia berubah menjadi cermin dari arah pembacaan kita terhadap masalah gizi, pendidikan, masa depan SDM, dan keadilan sosial.

Tidak ada yang meragukan pentingnya program makan bergizi gratis. Pemerintah meluncurkan MBG sebagai respons struktural terhadap masalah gizi buruk, stunting, dan hambatan belajar yang diakibatkan oleh kondisi perut kosong. 

Program yang diinisiasi pada awal 2025 ini menargetkan jutaan anak sekolah dengan asupan yang memenuhi standar tertentu, dengan sasaran akhir mencapai puluhan juta penerima manfaat di seluruh Indonesia hingga beberapa tahun mendatang. Hingga pertengahan tahun 2025, MBG telah menjangkau puluhan juta anak dan keluarga, dengan target keseluruhan mencapai sekitar 92,8 juta penerima manfaat, termasuk lebih dari 65 juta anak sekolah jika program ini berjalan penuh sesuai target.

Namun angka-angka itu juga menunjukkan sebuah realitas lain: pada pertengahan 2025, program ini baru mencapai sekitar 6 persen dari target nasional 82,9 juta penerima manfaat, meskipun sudah memberi makan sekitar 5,4 juta orang.

Artinya, program ini sedang berkembang, tapi masih jauh dari cakupan penuh. Angka realisasi ini membuka pertanyaan penting tentang efisiensi implementasi, infrastruktur, dan kesiapan birokrasi—apakah program sebesar ini bisa kita sebut sebagai “mandiri”, atau masih setengah jalan?

Dalam narasi kebijakan, MBG sering diposisikan sebagai solusi cepat untuk “memenuhi syarat belajar”: anak yang kenyang lebih mudah fokus, lebih jarang sakit, dan potensi kehilangan pelajaran karena lapar dapat diminimalisir. Tentu saja, skenario ini masuk akal hingga pada titik tertentu — para ahli gizi, pendidik, dan pekerja lapangan mengakui hubungan antara kecukupan gizi dan kemampuan belajar anak. Tapi ketika kebijakan ini dipisahkan dari investasi fundamental terhadap sistem pendidikan itu sendiri, muncul kritik tajam: apakah bantuan konsumtif seperti ini dapat menggantikan kebutuhan akan pendidikan berkualitas yang berkelanjutan?

MBG: Bantuan Konsumtif atau Investasi Strategis?

Pihak-pihak yang mendukung program MBG sering menekankan urgensi gizi sebagai landasan kesehatan anak Indonesia. Masalah seperti stunting, yang selama ini menjadi isu kesehatan utama di banyak daerah, terutama di wilayah 3T (tertinggal, terdepan, terluar), memang membutuhkan perhatian serius agar anak-anak tidak hanya bisa sekolah, tetapi juga berkembang secara optimal. Dalam konteks ini, MBG dipandang sebagai langkah taktis untuk mengatasi hambatan biologis yang menjadi batu sandungan di depan pintu kelas. Tanpa cukup gizi, turunnya kemampuan kognitif dan pertumbuhan optimal justru menjadi akar masalah jangka panjang, bukan sekadar masalah konsumtif sesaat.

Namun, kritik muncul ketika MBG dipandang lebih bersifat konsumtif ketimbang transformatif. Gizi memang penting sebagai pondasi kesehatan, tapi ia bukan akhir dari kebutuhan pendidikan itu sendiri. Pendidikan berkualitas, yang mencakup guru kompeten, kurikulum bermutu, ruang kelas yang layak, dan dukungan sosial-pendidikan lainnya, adalah investasi jangka panjang yang mempengaruhi daya saing SDM di masa depan. Pendidikan bukan sekadar piring penuh; ia adalah proses panjang pembentukan karakter, kemampuan berpikir, dan fondasi pengetahuan yang tahan terhadap guncangan ekonomi maupun sosial.

Sayangnya, dalam praktiknya, strategi negara seringkali seolah memisahkan kedua kebutuhan itu—atau paling tidak menempatkan MBG sebagai program flagship yang lebih “mendesak”. Realitas ini memunculkan narasi kritik: pendidikan mungkin lebih fundamental, karena tanpa pendidikan berkualitas, gizi yang layak hanya menghasilkan generasi yang sehat secara fisik tetapi kurang daya saing. Namun, di sisi lain, tanpa pemenuhan gizi dasar, proses pendidikan itu sendiri bisa terganggu atau bahkan tertunda sejak awal.

Pendidikan Gratis Berkualitas: Investasi Masa Depan

Sebagian pihak bahkan berargumen bahwa pendidikan gratis yang berkualitas harus selalu menjadi prioritas utama. Argumennya sederhana: pendidikan merupakan tulang punggung pembangunan SDM yang mandiri dan produktif. Dengan pendidikan berkualitas, generasi muda tidak sekedar tahu bagaimana membaca dan menulis, tetapi bagaimana berpikir kritis, inovatif, dan mandiri secara ekonomi. Pendidikan membekali individu untuk keluar dari siklus ketergantungan sosial, membuka lapangan kerja, menciptakan inovasi—sesuatu yang tidak bisa digantikan oleh sekadar program gizi.

Namun kritik ini seringkali dianggap terlalu “abstrak” oleh pengambil kebijakan yang dipaksa menjawab persoalan nyata di lapangan—anak yang lapar setiap hari. Di sinilah letak dilema: antara apa yang mendesak secara biologis, dan apa yang strategis secara sosial-ekonomi jangka panjang.

Keseimbangan yang Sering Hilang

Idealnya, pendidikan berkualitas dan MBG tidak harus dipandang sebagai dua kutub yang saling berlawanan. Keduanya bisa berjalan beriringan, bahkan saling memperkuat, asalkan alokasi sumber daya dilakukan secara proporsional dan berdasarkan data yang kuat. Gizi dan pendidikan bukan pilihan antara “perut penuh” atau “pikiran terdidik,” tetapi dua pilar yang saling menopang.

Namun, apa yang terjadi di lapangan sering kali mencatat tenggat waktu yang berbeda antara kedua program ini. MBG mendapatkan sorotan dengan dana besar dan target populasi yang ambisius, sementara investasi untuk meningkatkan kualitas guru, ruang kelas, beasiswa, dan pembaruan kurikulum berjalan—namun relatif lambat.

Dengan cakupan realisasi MBG baru sekitar satu digit dari target nasional, kita dihadapkan pada sebuah pengetahuan: bahwa program baik pun tidak otomatis menjawab masalah secara total jika implementasinya tidak kuat, dan tanpa pendidikan yang memadai di baliknya, generasi yang sehat tetap kurang bekal untuk bersaing di dunia yang semakin kompleks.

Menutup Celah Prioritas

Perdebatan ini tidak harus berakhir dengan pilihan antara pendidikan atau MBG. Justru dialognya yang produktif adalah dengan cara menegaskan bahwa keduanya adalah kebutuhan bersama yang harus dikelola dengan kehati-hatian, data yang akurat, dan komitmen jangka panjang. Ketimbang memandang pendidikan lebih penting, atau MBG lebih mendesak, kita perlu bertanya: bagaimana keduanya dapat saling menguatkan agar Indonesia mampu membentuk generasi yang sehat, cerdas, dan mandiri?

Inilah tantangan kebijakan kita: menyatukan urgensi biologis dengan strategi pendidikan jangka panjang, sehingga tidak ada anak yang hanya kenyang hari ini tanpa punya masa depan yang cerah esok hari.

(Rulis, dirangkum dari beberapa sumber) 

Pilihan