MBG vs Pendidikan: Ketika Angka Bicara, Prioritas Dipertanyakan

Tumpukan uang, sekedar ilustrasi

Tulisan ini merangkum dari pemberitaan media dengan perbandingan kritis antara besarnya anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan anggaran pendidikan nasional. Dengan menyoroti estimasi biaya MBG yang mencapai ratusan triliun rupiah per tahun—bahkan berpotensi melampaui total APBN jika menjangkau seluruh penerima—artikel ini mengajak pembaca memahami dilema kebijakan antara kebutuhan gizi jangka pendek dan investasi pendidikan jangka panjang. Di tengah kewajiban konstitusional 20% anggaran pendidikan, tulisan ini mempertanyakan proporsionalitas, keberlanjutan fiskal, dan arah pembangunan sumber daya manusia Indonesia: apakah negara sedang membangun generasi yang sekadar kenyang hari ini, atau generasi cerdas dan mandiri untuk masa depan.

*****

Catatan anggaran di atas menyuguhkan sebuah gambaran yang tidak sekadar teknokratis, tetapi politis dan filosofis. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang sejak awal diposisikan sebagai intervensi cepat untuk gizi dan stunting, ternyata menyimpan implikasi fiskal yang luar biasa besar jika benar-benar dijalankan secara penuh.

Mari kita mulai dari angka dasar.
Anggaran MBG saat ini diperkirakan berada pada kisaran Rp300–Rp420 triliun per tahun, dengan estimasi belanja harian sekitar Rp1,2 triliun dan biaya per porsi Rp10.000–Rp15.000 (termasuk operasional). Angka ini, menurut berbagai catatan kebijakan, baru mencakup sekitar 6% dari total target penerima manfaat MBG nasional.

Artinya, yang sedang kita saksikan hari ini bukanlah skala penuh, melainkan fase awal—bahkan masih tahap kecil dari ambisi besar program tersebut.

Jika 6% penerima manfaat membutuhkan Rp300–Rp420 triliun per tahun, maka secara matematis sederhana, ketika MBG menjangkau 100% penerima manfaat, negara berpotensi harus menanggung anggaran sekitar:

• Rp5.000 triliun per tahun (jika Rp300 triliun = 6%)
• hingga Rp7.000 triliun per tahun (jika Rp420 triliun = 6%)

Angka ini bukan sekadar melonjak—ia meledak. Untuk memberi konteks, total APBN Indonesia selama ini berada di kisaran Rp3.000–Rp3.500 triliun per tahun. Artinya, MBG dalam skala penuh berpotensi melampaui keseluruhan APBN, atau setidaknya menyedot porsi fiskal yang nyaris mustahil tanpa perubahan besar pada struktur keuangan negara, utang, atau pemangkasan sektor lain.

Sekarang bandingkan dengan anggaran pendidikan.

Sesuai amanat konstitusi, pendidikan wajib mendapat alokasi minimal 20% dari APBN dan APBD. Dalam RAPBN 2026, pemerintah merencanakan anggaran pendidikan sebesar Rp757,8 triliun, mencakup seluruh jenjang pendidikan dari PAUD hingga perguruan tinggi. Dana ini digunakan untuk:

• Gaji dan tunjangan guru
• Program Indonesia Pintar (PIP)
• Bantuan Operasional Sekolah (BOS)
• Infrastruktur pendidikan
• Subsidi pendidikan daerah

Meski sering dikritik karena persoalan efisiensi, birokrasi, dan ketimpangan mutu, anggaran pendidikan tersebut menopang seluruh ekosistem pembentukan SDM Indonesia, dari literasi dasar hingga keahlian profesional.

Perbandingan ini menghadirkan kontras yang tajam.
Jika MBG mencapai 100% penerima, anggarannya bisa mencapai 6–9 kali lipat anggaran pendidikan nasional. Bahkan pada tahap 6% saja, MBG sudah setara hampir setengah hingga lebih dari setengah total anggaran pendidikan nasional.

Di sinilah perdebatan kebijakan menjadi tidak terhindarkan.

MBG memang penting sebagai pondasi biologis—tanpa gizi, anak sulit belajar, stunting menghambat potensi kognitif, dan kemiskinan gizi menjadi warisan antargenerasi. Namun pendidikan adalah pondasi struktural: ia membangun kapasitas berpikir, kemandirian ekonomi, dan daya saing bangsa dalam jangka panjang.

MBG cenderung bersifat konsumtif dan berulang setiap hari—hari ini makan, besok makan lagi, dan seterusnya. Pendidikan, meski juga berbiaya besar, adalah investasi akumulatif: satu guru, satu sekolah, satu kurikulum yang baik dapat mengubah arah hidup seseorang untuk puluhan tahun ke depan.

Angka-angka ini tidak sedang menyuruh kita memilih: makan atau sekolah.
Yang digugat oleh data adalah proporsionalitas dan keberlanjutan kebijakan.

Jika MBG dipaksakan ke skala penuh tanpa desain yang sangat selektif, terarah, dan berbasis wilayah miskin ekstrem, maka ia berisiko menjadi beban fiskal permanen yang justru menggerus ruang negara untuk membiayai pendidikan, kesehatan lain, riset, dan pembangunan jangka panjang.

Sebaliknya, jika pendidikan hanya dipertahankan sebagai kewajiban administratif 20% APBN tanpa reformasi mutu dan keadilan distribusi, maka ia pun kehilangan daya transformatifnya.

Dari catatan ini, satu kesimpulan menjadi terang:
MBG dan pendidikan tidak boleh dipertentangkan, tetapi MBG juga tidak boleh melampaui nalar fiskal dan visi pembangunan SDM.

Negara yang bijak bukan hanya memberi makan rakyatnya hari ini, tetapi memastikan mereka tidak perlu diberi makan terus-menerus di masa depan—karena telah cukup berpendidikan untuk berdiri mandiri.

Dan di titik itulah, pendidikan tetap bukan sekadar penting, melainkan penentu arah bangsa, sementara MBG seharusnya menjadi penopang yang terukur, bukan pusat gravitasi kebijakan

Pilihan