Literasi Jalan Terus, Sekolah Masih Terjebak Seremoni
Literasi modern berkembang cepat, bahkan melesat. Ia hidup di media sosial, komunitas, ruang digital, dan keseharian anak muda. Sementara itu, di banyak sekolah dan daerah di Indonesia, literasi masih berhenti pada spanduk, laporan kegiatan, dan seremoni tahunan. Ironisnya, program literasi justru sering dikelola oleh birokrasi yang belum sungguh-sungguh memahami makna literasi itu sendiri—bahkan bisa disebut buta literasi secara praktik.
Akibatnya, literasi kehilangan ruh. Ia hadir sebagai kewajiban administratif, bukan kebutuhan belajar.
Ketika Sekolah Kehilangan Arah
Sekolah seharusnya menjadi pusat tumbuhnya literasi. Namun yang sering terjadi, literasi dipersempit menjadi kegiatan membaca formal, menulis rangkuman, atau lomba-lomba insidental. Guru dibebani laporan, siswa dibebani tugas, tapi esensi berpikir kritis, refleksi, dan penerapan nyaris tak tersentuh.
Lebih parah lagi, banyak pengambil kebijakan pendidikan masih memahami literasi sebagai program tambahan, bukan fondasi pembelajaran. Literasi seolah proyek, bukan budaya. Maka wajar jika di daerah, literasi hanya ramai saat ada penilaian atau kunjungan pejabat.
Apa yang Seharusnya Dilakukan Sekolah?
Pertama, sekolah harus berhenti menjadikan literasi sebagai kegiatan terpisah. Literasi harus masuk ke semua mata pelajaran. Guru matematika mengajarkan literasi data, guru IPA membiasakan membaca fenomena alam, guru IPS melatih analisis sosial, dan guru bahasa menumbuhkan keberanian berpikir dan berpendapat.
Kedua, sekolah perlu memberi ruang praktik, bukan sekadar teori. Siswa tidak cukup membaca buku, tetapi diajak berdiskusi, menulis opini, membuat konten edukatif, hingga memecahkan masalah nyata di lingkungan mereka. Literasi tumbuh ketika anak merasa apa yang dipelajari berguna bagi hidupnya.
Ketiga, sekolah harus berdamai dengan teknologi. Gawai bukan musuh, melainkan alat. Literasi digital perlu dipraktikkan secara langsung: memverifikasi informasi, memahami etika bermedia, dan memproduksi pengetahuan secara bertanggung jawab.
Tanggung Jawab Pemerintah dan Birokrasi Pendidikan
Pemerintah memegang peran kunci. Literasi tidak akan hidup jika birokrasi pendidikan hanya sibuk dengan regulasi dan laporan. Yang dibutuhkan bukan lagi jargon, tetapi keberanian untuk menyederhanakan kebijakan dan memprioritaskan substansi.
Pelatihan guru harus diarahkan pada praktik literasi, bukan hanya sosialisasi konsep. Guru perlu merasakan sendiri manfaat literasi agar tumbuh sebagai kebutuhan, bukan beban. Selain itu, pemerintah daerah perlu memberi kepercayaan pada sekolah dan komunitas lokal untuk mengembangkan model literasi yang sesuai konteks wilayahnya.
Literasi di daerah pesisir, pedalaman, dan perkotaan tentu berbeda. Kebijakan satu arah dari pusat sering kali gagal karena tidak berpijak pada realitas lapangan.
Literasi Harus Menjadi Kebutuhan, Bukan Kewajiban
Literasi akan menjadi kebutuhan guru dan peserta didik ketika ia relevan dengan kehidupan mereka. Guru yang terbiasa membaca, berdiskusi, dan menulis akan menularkan kebiasaan itu secara alami. Siswa yang merasa literasi membantu mereka memahami dunia, mengelola uang, berpikir kritis, dan bersuara, akan menjadikannya bagian dari hidup.
Tanpa keteladanan, literasi hanya akan menjadi slogan.
Jika Literasi Gagal Diterapkan, Apa Dampaknya?
Kegagalan literasi berdampak panjang. Sekolah akan terus melahirkan lulusan yang hafal teori tetapi gagap realitas. Guru kehilangan daya refleksi, siswa mudah terjebak hoaks, intoleransi, dan budaya instan. Masyarakat pendidikan menjadi rapuh, mudah digiring opini, dan miskin daya kritis.
Dalam jangka panjang, kegagalan literasi memperlebar jurang ketimpangan: antara mereka yang belajar secara mandiri di luar sistem dan mereka yang sepenuhnya bergantung pada sekolah.
Menjemput Masa Depan Literasi
Literasi bukan pilihan, melainkan keharusan. Sekolah dan pemerintah harus berani berubah: dari seremoni ke substansi, dari laporan ke praktik, dari jargon ke keteladanan. Jika tidak, pendidikan akan terus tertinggal, sementara dunia bergerak tanpa menunggu.
Literasi sejati bukan soal berapa banyak program dibuat, tetapi sejauh mana ia hidup dalam cara berpikir, mengajar, dan belajar. Di sanalah masa depan pendidikan Indonesia dipertaruhkan.
(Rulis, dari beberapa sumber)
Pilihan
