Ketika Sumenep Terlalu Diam: Antara Bhuppa’, Bhabhu’, Ghuru, Rato dan Budaya Ngèrèng Dhàbu

Catatan Syaf Anton

Ada sebuah pertanyaan yang layak direnungkan tentang Sumenep: mengapa masyarakatnya cenderung tidak reaktif ketika berhadapan dengan persoalan daerah? Ketika pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi dianggap berjalan lamban, bahkan oleh sebagian orang dinilai mengalami stagnasi, mengapa suara kritik tidak terdengar keras? Mengapa pemerintah daerah terkesan tenang menghadapi berbagai persoalan, sementara masyarakat pun relatif memilih diam?

Apakah ini semata-mata persoalan politik dan ekonomi? Ataukah ada akar budaya yang lebih dalam—warisan sejarah keraton, penghormatan kepada bàpa' bhabhu' ghuru rato, serta sikap ngèrèng dhàbu' yang membuat masyarakat Madura cenderung mengikuti perkataan orang yang dituakan?

Pertanyaan ini menarik karena diam tidak selalu berarti menerima. Tetapi diam yang berlangsung terlalu lama dapat berubah menjadi kebiasaan sosial.

Diam sebagai Warisan Budaya?

Sumenep memiliki sejarah panjang sebagai pusat kekuasaan keraton di Madura. Struktur sosial masa lalu dibangun di atas penghormatan terhadap hierarki: ada raja, bangsawan, ulama, guru, sesepuh, dan masyarakat. Dalam konstruksi semacam itu, keteraturan sosial sangat dihargai. Kepatuhan kepada orang yang dianggap memiliki otoritas menjadi bagian penting dalam menjaga harmoni.

Nilai bàpa' bhabhu' ghuru rato sesungguhnya bukanlah ajaran untuk membungkam masyarakat. Ia merupakan filosofi penghormatan kepada orang tua, guru, dan pemimpin. Persoalannya muncul ketika penghormatan berubah menjadi kepatuhan tanpa ruang untuk bertanya.

Di sinilah budaya ngèrèng dhàbu' menjadi menarik untuk dibaca ulang. Sikap mengikuti ucapan sesepuh pada satu sisi merupakan bentuk sopan santun dan penghargaan. Tetapi dalam kehidupan modern, apabila semua persoalan selalu diserahkan kepada tokoh, masyarakat dapat kehilangan keberanian untuk menyampaikan pendapat secara mandiri.

Akibatnya, kritik sering berhenti pada percakapan warung kopi, ruang keluarga, atau media sosial. Ia jarang berubah menjadi gerakan sosial yang terorganisasi.

Harmoni yang Bisa Menjadi Beban

Masyarakat Madura dikenal memiliki harga diri dan keberanian yang kuat. Karena itu, agak paradoks apabila keberanian tersebut tidak selalu muncul dalam urusan kebijakan publik.

Salah satu jawabannya mungkin terletak pada kuatnya keinginan menjaga harmoni sosial. Masyarakat tidak ingin dianggap ta' tao atoran—tidak tahu aturan—atau dicap melawan orang yang dituakan. Kritik kepada pejabat bisa dianggap sebagai persoalan pribadi, bukan sebagai bagian dari hak warga negara.

Dalam masyarakat yang hubungan sosialnya rapat, konsekuensi semacam ini terasa kuat. Orang bisa berpikir: untuk apa ribut, toh pemerintah tetap pemerintah, pejabat tetap pejabat, dan kehidupan sehari-hari harus terus berjalan?

Maka lahirlah sikap pasrah yang tampak seperti kebijaksanaan, tetapi dalam kondisi tertentu dapat berubah menjadi apatisme.

Ketika Pemerintah Tidak Mendapat Tekanan

Pemerintahan yang tidak memperoleh tekanan publik yang memadai berpotensi kehilangan dorongan untuk melakukan perubahan cepat. Bukan berarti semua pemerintah daerah sengaja bersikap masa bodoh. Namun secara politik, tekanan masyarakat memang menjadi salah satu mekanisme penting untuk memastikan kebijakan terus dievaluasi.

Demokrasi tidak hanya membutuhkan pemilu. Demokrasi juga membutuhkan masyarakat yang berani bertanya: ke mana arah pembangunan? Apa hasilnya? Mengapa ekonomi tidak bergerak sebagaimana diharapkan? Mengapa potensi budaya belum menjadi kekuatan ekonomi? Mengapa anak-anak muda memilih meninggalkan daerah?

Jika pertanyaan-pertanyaan itu tidak pernah menjadi agenda publik, pemerintah bisa bekerja dalam ruang yang relatif nyaman.

Di sinilah diam masyarakat dapat menjadi persoalan politik. Bukan karena masyarakat bersalah, melainkan karena kekuasaan cenderung bergerak lebih cepat ketika ada kontrol sosial yang kuat.

Mengapa Demonstrasi Jarang?

Demonstrasi sebenarnya bukan satu-satunya ukuran keberanian masyarakat. Tetapi minimnya aksi publik menunjukkan bahwa tradisi mobilisasi sosial di Sumenep mungkin belum berkembang kuat.

Ketika demonstrasi terjadi lalu menghilang tanpa hasil yang jelas, masyarakat dapat belajar satu hal yang berbahaya: bahwa bersuara dianggap tidak membawa perubahan.

Dari sini muncul lingkaran pasif. Pemerintah tidak memperoleh tekanan berarti. Masyarakat kecewa tetapi tidak bergerak. Karena tidak bergerak, kebijakan tidak banyak berubah. Ketika keadaan tidak berubah, masyarakat semakin yakin bahwa bergerak pun percuma.

Padahal perubahan sosial hampir tidak pernah lahir dari kemarahan semata. Ia membutuhkan organisasi, data, argumentasi, konsistensi, dan kemampuan mengawal tuntutan sampai menghasilkan kebijakan nyata.

Bukan Budayanya yang Salah

Karena itu, kurang tepat jika stagnasi Sumenep seluruhnya ditimpakan kepada budaya bàpa' bhabhu' ghuru rato. Nilai tersebut justru memiliki kekuatan besar: menghormati orang tua, guru, dan pemimpin merupakan modal sosial yang berharga.

Yang perlu dikritik adalah cara nilai itu ditafsirkan.

Menghormati pemimpin tidak berarti kehilangan hak untuk mengkritik. Menghormati guru tidak berarti membenarkan semua pendapatnya. Menghormati sesepuh tidak berarti generasi muda tidak boleh mempunyai pandangan berbeda.

Budaya yang sehat seharusnya mampu mempertemukan takzim dan keberanian, sopan santun dan kritik, serta ketaatan pada nilai dan kebebasan berpikir.

Sumenep Membutuhkan Budaya Bertanya

Mungkin persoalan terbesar Sumenep bukan masyarakat yang terlalu patuh, melainkan masyarakat yang belum cukup terbiasa mengubah kegelisahan menjadi gerakan sosial yang konstruktif.

Masyarakat tidak harus setiap saat turun ke jalan. Tetapi harus ada budaya bertanya, berdiskusi, mengawasi anggaran, mengkritisi kebijakan, mengawal program, dan meminta pertanggungjawaban pemerintah secara terbuka.

Generasi muda memiliki peran penting dalam proses ini. Mereka dapat menjadi jembatan antara tradisi lama dan demokrasi modern: tetap menghormati bàpa' bhabhu' ghuru rato, tetapi tidak kehilangan keberanian untuk mengatakan bahwa sesuatu yang keliru tetap harus dikoreksi.

Sebab masyarakat yang baik bukan masyarakat yang selalu gaduh. Tetapi juga bukan masyarakat yang terlalu diam.

Sumenep tidak membutuhkan masyarakat yang gemar memberontak. Sumenep membutuhkan masyarakat yang berani berpikir, berani bertanya, berani mengkritik, dan yang terpenting—berani mengawal perubahan.

Sebab ketika masyarakat terlalu lama diam, bukan hanya pemerintah yang menjadi nyaman. Masyarakat sendiri akhirnya terbiasa dengan keadaan yang seharusnya dipertanyakan.